SERANG – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, meminta Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan kepemilikan saham sebesar 49 persen di Bank Banten.
Demikian terungkap saat Uday menghadiri kegiatan Diskusi Publik Menyambut New Normal yang bertajuk “Nasib Bank Banten: Dibawa ke Mana Uang Rakyat?” di salah satu Cafe yang ada di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Minggu (14/6/2020).
Baca juga: Warga Menggugat, Dukungan Penyehatan Bank Banten Menguat
“Gubernur harus menjawab pemilik saham terbesar selain Pemprov,” ucap Uday.
Dijelaskannya, selama Wahidin Halim menjabat Gubernur Banten, dan sebagai pengendali saham mayoritas Bank Banten, tak pernah dijelaskan secara terang-terangan 49 persen kepemilikan saham tersebut.
“Jadi harus dibongkar, kalau Gubernur punya niatan untuk menyelamatkan Bank Banten. Kendalinya ada di gubernur,” lanjutnya.
Menurutnya selama ini Bank Banten dan PT Banten Global Development (BGD) tidak pernah transparan mengungkapkan siapa pemilik sebagian saham di bank daerah itu. Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten sendiri memiliki saham 51 persen.
“Lakukan pembongkaran atas yang terjadi di BGD dan Bank Banten,” katanya
“Jangan sampai ada di BGD dan Bank Banten jadi bancakan. Buang orang yag tidak profesional,” sambung Uday.
Dilain hal ia juga menyinggung terkait menguatnya usulan hak interpelasi di internal DPRD Banten. Menurutnya, hak interpelasi adalah hak melekat anggota DPRD dan hal yang wajar bila interpelasi digulirkan.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo yang turut mengikuti diskusi melalui video conference, menilai situasi Bank Banten yang tengah dihadapi saat ini tidak menguntungkan Pemprov.
“Sebagai lembaga yang sebenarnya yang mengelola dana APBD secara baik saat ini sedang tidak sehat (atau) sakit, katanya.
Diakuinya, sejak awal Bank Banten sakit namun tidak diketahui penyebab sakit itu karena apa.
“Kalau ini tidak dibuka informasinya, tidak dipetakan masalahnya, saya kira perpindahan-perpindahan keputusan sesaat (dilakukan) dengan dalih menyelamatkan,” terangnya.
“Sementara pada konteks jangka menengah, jangka panjang kita perlu pikir bagaimana mendesain mekanisme akuntabilitas di Banten yang sejak lama terpuruk, yang mendarah daging di dalam sistem politik lokal,” jelas Adnan.
Diakhir diskusi, para pembicara melakukan aksi simbolik dengan cara simulasi menembak menggunakan ketapel. Demikian menggambarkan bahwa di internal Bank Banten dan PT. BGD diduga masih banyak oknum-oknum yang tidak serius menyelamatkan Bank Banten. (*/JL)
