SERANG – Terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 merupakan satu upaya agar Banten bisa membangun wilayahnya sendiri, mandiri, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan. Namun setelah 19 tahun Banten terpisah, dan menjadi Provinsi, Banten terkesan jauh dari provinsi yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya.
Hal itu diungkapkan oleh puluhan mahasiswa Banten yang tergabung dari Gerakan Empat Oktober (GETOK) saat sedang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten. Jumat, (4/10/2019).
“Kita menilai bahwa penyebab utama Banten tidak mampu membangun kesejahteraan merupakan ketidakbecusan Gubernur dan Wakil Gubernurnya dalam memimpin Banten,” kata Japra selaku masa aksi.
Japra yang merupakan Koordinator Komunitas Soedirman 30 menilai bahwa selama kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masih meninggalkan banyak persoalan. Sehingga masyarakat masih belum sejahtera.
“Kita dapat melihat bahwa dalam jangka waktu 2 tahun saja sudah ada 3 janji politik dari WH-Andika yang gagal, ini menunjukkan bahwa WH- Andika yang digadang-gadang mampu membawa perubahan di Banten nyatanya hanya mitos belaka, hal itu pula ditunjukkan dari banyaknya persoalan di Provinsi Banten yang tidak mampu diselesaikan oleh WH-Andika. Seperti tingginya angka pengangguran di Banten, konflik agraria, kesejahteraan petani dan nelayan, reformasi birokrasi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kesejahteraan pekerja buruh, serta banyak lagi persoalan lainnya,” jelasnnya.
Dengan demikian lanjut Japra, mahasiswa menganggap bahwa 19 tahun Banten masih belum bisa merepresentasikan kemauan seluruh rakyat Banten. (*/Qih)
