SERANG – Administrasi kependudukan (Adminduk) kini jadi atensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten jelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Demikian terungkap saat Forum Perangkat Daerah DP3AKKB Provinsi Banten menggelar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di salah satu Hotel yang ada di Kota Serang, pada Selasa (14/2/2023) malam.
Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dan sinergitas terhadap sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2024, juga dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Dinas terkait dari Kabupaten dan Kota.
Sehingga nantinya diharapkan ada sinkronisasi program dan kegiatan pada masing-masing bidang urusan seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
“Kita padukan antara target Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, dan Kota, yang kemudian kita breakdown menjadi sebuah program kegiatan sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 ini,” kata Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina.
“Tahun 2023 ini persoalan Adminduk harus bisa kita selesaikan sesuai dengan target, mengingat pada tahun 2024 nanti kita akan dihadapi pada perhelatan Pemilu serentak yang tentunya membutuhkan data yang benar-benar akurat,” sambungnya.
Pendataan ini menurutnya penting dilakukan, tidak hanya terhadap warga yang sudah masuk pada kategori pemilih, namun juga pendataan kematian, status perpindahan dan lain sebagainya.
Untuk itu pihaknya mendorong agar kabupaten/kota untuk menggencarkan program Adminduk ini dengan upaya layanan yang mendekati kepada masyarakat.
Di era digital ini, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas Adminduk yang berbasis digital yang terkoneksi di masing-masing handphone.
” Digital ID merupakan transformasi dari KTP-el sebelumnya ,” katanya.
Selain itu, ada juga target tematik yang harus dicapai dengan sebuah gerakan birokrasi berdampak dan birokrasi kerkinerja, antara lain Gerakan dalam menangani persoalan stunting, gizi buruk, inflasi, dan juga kemiskinan ekstrim.
Pj Sekda Provinsi Banten M Tranggono menambahkan, peran DP3AKKB sangat penting dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045. Maka dari itu, semua program yang direncanakan harus terstruktur dan sejalan dari bawah sampai tingkat atas.
“Kita juga patut bersyukur angka stunting kita sudah menurun dan mendapat apresiasi dari Pusat. Namun kita tidak boleh jumawa terhadap capaian itu, karena masih banyak target yang harus kita capai ke depan,” katanya.
Tranggono juga mengingatkan pentingnya persiapan kaitannya dengan pendataan menjelang tahun politik 2024. Ini perlu dipersiapkan secara serius agar semuanya berjalan dengan baik. (*/Faqih)
