Wisata Anyer

Dua Tingkat Pengadilan Tolak Uji Legalitas Sertifikat Hak Pakai Kemenhan, Koalisi Rancapinang Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung

Dindik Hari Pahlawan

JAKARTA– Upaya enam warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, untuk menguji legalitas Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Kementerian Pertahanan kembali kandas.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dalam perkara Nomor: 209/B/2026/PTTUN.JKT menguatkan putusan PTUN Serang Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG yang menyatakan gugatan warga Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Putusan banding yang dibacakan 4 November 2026 itu menerima permohonan banding dari para pembanding dan menguatkan putusan PTUN Serang tanggal 6 Agustus 2026.

Dengan putusan ini, pengadilan di dua tingkat sama sekali tidak pernah masuk ke pokok perkara, pertanyaan mengenai penerbitan sertifikat Kemenhan yang mencakup tanah warga seluas 17,14 hektar itu cacat administrasi atau tidak.

Dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta menyatakan persoalan harus dijawab terlebih dahulu adalah siapa yang paling berhak secara hukum memiliki tanah tersebut.

Indorama Hari Pahlawan

Karena itu, majelis menilai sengketa ini adalah sengketa privat (perdata) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan PTUN.

Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan menilai alasan itu keliru. Sejak awal yang mereka uji adalah keabsahan keputusan administrasi berupa Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan negara.

Salah satu perwakilan koalisi mengungkapkan, warga punya bukti menguasai, mengelola, dan membayar pajak (NOP) secara turun-temurun, terbuka, dan terus-menerus selama puluhan tahun.

PT PCM Pahlawan

“Tiba-tiba tanah itu masuk ke dalam sertifikat atas nama Kemenhan. Ini bukan sekadar siapa pemiliknya, tapi apakah proses penerbitan sertifikatnya sudah sesuai prosedur hukum administrasi atau tidak,” tegas perwakilan Koalisi tersebut.

Padahal, PTTUN sendiri mencatat fakta penting:

1. Warga menguasai 17,14 hektar secara turun-temurun.

2. Kemenhan mendalilkan perolehan tanah dari proses “ruislag” dengan PT Mandiriraya Graha Persada.

3. Penggugat mencatat ada bidang tanah milik dua penggugat, Rohani dan Mista, yang tidak seluruhnya masuk objek sengketa. Fakta ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk memeriksa lebih jauh cacat prosedurnya.

Alih-alih memeriksa itu, PTTUN justru menutup pintu pemeriksaan pokok perkara.

Perkara ini bukan sengketa baru. Akar konflik bermula 1996, saat warga diminta meminjamkan tanah untuk latihan militer. Belakangan, proses itu berubah menjadi pengambilalihan yang kemudian diklaim sebagai bagian dari tanah negara. Ganti rugi yang diberikan dipahami warga sebagai kompensasi tanaman, bukan pelepasan hak atas tanah.

Puncaknya pada 2012, Sertipikat Hak Pakai atas nama Kemenhan terbit di atas tanah yang masih dikelola warga sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Konflik semakin nyata ketika pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 842/Badak Sakti mulai dilakukan di wilayah tersebut pada 2025. Lahan produktif warga terdampak.

Bagi warga, tanah bukan sekadar bidang dalam sertifikat. Tanah adalah sumber penghidupan, tempat membangun kehidupan, dan ruang warisan antargenerasi.

Atas putusan tersebut, Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan bersama Tim Advokasi Rancapinang Untuk Keadilan dan para penggugat menyatakan akan menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI.

“Ini upaya untuk meminta koreksi terhadap pertimbangan hukum PTTUN Jakarta. Negara tidak boleh berlindung di balik kewenangannya untuk menghindari pengujian atas keputusan yang berdampak langsung pada hak rakyat,” ujar Perwakilan Koalisi dari LBH Pijar Rizal Hakiki.

Koalisi berharap, Mahkamah Agung memastikan persoalan legalitas keputusan tata usaha negara tetap mendapat ruang pemeriksaan yang semestinya.

“Perjuangan warga Rancapinang bukan hanya perjuangan sekelompok warga. Ini perjuangan bersama mempertahankan hak, keadilan, martabat, dan ruang hidup rakyat. Tanah warga bukan tanah kosong!,” tutupnya. ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien