Kekosongan Pejabat di Pemprov Banten Jadi Sorotan, PSI Ingatkan Ini

Lazisku

 

SERANG – Wakil Sekretaris DPW PSI Provinsi Banten Muhammad Bima Januri mengingatkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur, agar segera mengangkat pejabat definitif di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pasalnya, kekosongan pejabat di tingkat Kepala Dinas, hingga Kepala Seksi terdata sebanyak 108 pejabat.

Ks

“Kekosongan jabatan dengan hanya ada Plt membuat kinerja Pemprov semakin lambat karena tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis yang cepat,” kata Bima, Senin 13 Maret 2023.

Menurut Bima, pelatihan dan pembinaan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang dimaksimalkan oleh Pemprov Banten.

“Bisa juga pengkaderan yang kurang maksimal. Karena kompetensi yang kurang, tidak bisa naik pangkat, sehingga tidak masuk untuk mengisi jabatannya,” tegasnya.

Bima berharap, kekosongan pejabat tersebut bukan karena adanya ‘invisible hand’, yang menahan kenaikan pangkat.

dprd pdg

“Semoga bukan karena ada ‘invisible hand’ yang menahan kenaikan jabatan sampai adanya definitif Gubernur,” ungkapnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyebut kekosongan jabatan tersebut tak mengganggu pekerjaan untuk saat ini.

“Itukan kita lagi konsolidasikan, tapi yang penting bahwa ini tidak menganggu pekerjaan, semua berjakan baik,” ujar Al Muktabar.

Kekosongan jabatan tersebut membuat Pemprov Banten belum membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama.

“Tentu sesuai aturan kita akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap apa yang disampaikan tadi,” katanya.

Namun secara teknis, sambungnya, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan dengan baik, kendati terjadi kekosongan jabatan.

“Penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan baik dan mudah-mudahan kita dalam waktu yang ke depan ini kita kalau memang perlu mendaptkan pengisian dari itu, ya tentu akan kita penuhi,” ungkapnya.

“Dengan kondisi yang ada tidak menganggu progres kerja, itu yang penting pencapaian-pencapaian terukur, kemudian jalan agenda kerja pembangunan pemerintahan kemasyarakatan menjadi terukur,” tandas Muktabar. (*/Red)

Dprs banten
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien