KSOP Dorong Penerapan Innaportnet di 57 TUKS yang Ada di Banten

CILEGON – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas I Banten segera menerapkan innaportnet di seluruh Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang ada di wilayah Banten.

Innaportnet adalah platform semua instansi di Pelabuhan yang terintegrasi dalam satu sistem, demi memudahkan perizinan proses keluar masuknya kapal di Pelabuhan.

“Sejauh ini untuk Banten, innaportnet baru diterapkan di dua Pelabuhan Umum, sementara untuk TUKS yang berjumlah 57 se-Banten, belum ada satupun yang menerapkan Innaportnet. Oleh karena itu, kami akan mulai mensosialisasikan innaportnet dengan program Harmonisasi Pemanfaatan Innaportnet dalam Pelayanan Pelabuhan (Hapi Pape),” ujar Kepala KSOP Klas I Banten, Herwanto, saat ditemui di kantornya, Jumat (2/8/2019).

Ia mengungkapkan, penerapan innaportnet ini sangat penting diterapkan di era digitalisasi saat ini, agar pelayanan perizinan aktivitas kapal di Pelabuhan dapat lebih cepat dan efisien. Selain itu juga untuk menjaga keselamatan kapal, karena lalu lintas kapal di Pelabuhan dapat terpantau dengan satu sistem.

“Dengan menggunakan innaportnet, perusahaan kapal tidak perlu mendatangi kantor pelayanan satu persatu untuk mengurus perizinan. Oleh karena itu, dengan menerapkan ini membuat proses pelayanan lebih cepat, dan murah, serta transparan sehingga tidak melakukan kontak person lagi dengan petugas layanan,” ujarnya.

Kartini dprd serang

Menurut Herwanto, pada pelaksanaan program Hapi Pape tersebut ada beberapa tahapan, pertama inventarisir sistem dan uji coba, kedua launching, ketiga penerapan Innaportnet di seluruh TUKS di Banten.

Pihaknya berharap dengan penerapan program Hapi Pape tersebut semua bisa merasakan manfaatnya.

“Kami berharap dengan dengan diterapkannya Innaportnet ini, yang pertama kinerja KSOP Kelas I Banten ini dapat lebih optimal sehingga integritasnya dapat dipercaya oleh para pengguna jasa, kedua TUKS dapat merasakan manfaatnya yaitu pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan transparan, kemudian instansi lain bisa menggunakan data yang ada di kita, terutama data pergerakan kapal yang ada di Banten,” tuturnya.

Kendati demikian, Herwanto mengakui, bahwa untuk menerapakan innaportnet bukan hal mudah, karena sistem digitalisasi ini membutuhkan alat yang tidak murah.

“Selama ini di Indonesia memang belum pernah TUKS yang menerapkan innaportnet ini, mungkin karena sistem yang mahal. Padahal dengan penerapan ini ada satu keuntungan besar untuk TUKS, yakni pelayanan menjadi lebih murah,” katanya menambahkan. (*/RedRT)

Polda