CILEGON – Sekertaris Jendral Laskar Umat Isl Banten, Riki Yakub, mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera memaparkan bukti tudingan kadernya, Muhammad Nasir, kepada PT Krakatau Steel (Persero) beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat (RDP) gedung DPR RI beberapa waktu lalu.
Riki Yakub menilai, pernyataan Muhammad Nasir tersebut membuat gaduh situasi di Banten, khususnya Cilegon.
Hal ini mengingat saat ini gejolak bisnis PT Krakatau Steel tengah meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah ekspor baja ke luar negeri pada 2021, dibandung tahun sebelumnya.
Tercatat, kata Riki, pada Januari pengiriman ekspor 2021 ini meningkat menjadi 31.766,18 ton dibandingkan 2020 yang hanya sebesar 830,97 ton.
“Kami meminta, menuntut dan mendesak DPP Partai Demokrat untuk tegas dalam menyikapi statment Muhammad Nasir selaku anggota Komisi VII DPR RI yang telah menuduh PT KS menyelundupkan baja dari Cina. Ini menyebabkan polemik dan kegaduhan,” kata Riki Yakub, kepada wartawan, Senin (29/03/2021).
Dirinya menyanggah dan percaya bahwa PT Krakatau Steel tidak melakukan aktivitas kecurangan dalam produksi bajanya. Apalagi membalut barang milik negara lain dengan stempel mereka sendiri.
“Tolong segera buktikan dengan bukti otentik jika memang PT Krakatau Steel melakukan hal seperti yang disebutkan Muhammad Nasir. Jika tidak mampu maka kami mendesak DPP Demokrat untuk memecatnya,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan tuduhan Muhammad Nasir yang belum disertai bukti disampaikan ke khalayak rapat dengar pendapat. Menurutnya, ini justru bisa saja menjurus kembali mencoreng nama baik partainya sendiri.
“Kami LUIB akan mengirimkan surat kepada DPP Partai Demokrat terkait hal ini. Kami percaya dan bangga kepada PT Krakatau Steel yang kini bahkan bajanya menjadi simbol dan slogan Kota Cilegon,” pungkasnya.
Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, melemparkan tudingan bahwa PT Krakatau Steel telah melakukan penyelundupan produk baja dari Cina. Hal itu disampaikan M Nasir dalam rapat dengan pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (24/3/2021).
Nasir menuduh modus penyelundupan itu dilakukan Krakatau Steel dengan menstempel produk asal Cina itu, sehingga seolah-olah baja tersebut diproduksi oleh BUMN. Hal tersebut dinilainya berpotensi membuat negara merugi Rp10 triliun. (*/Red)
