SERANG – Banten merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran bagi pemerintah pusat. Tak heran, jika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kerap mendatangi Banten dalam setiap momentum. Hal itu lantaran, Banten sebagai daerah penyangga Ibu Kota, yang dibekali banyak potensi. Sehingga wacana pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat, Banten termasuk hitungan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Di balik itu semua, sudah barang tentu menimbulkan konseskuensi logis, atas apa yang telah dilakukan pasca pembangunan terjadi di Banten.
Sejalan dengan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten meminta pemerintah pusat ataupun daerah untuk tidak mengabaikan keselamatan warganya, ketika pembangunan strategis nasional dilakukan.
Mengingat, pembangunan nasional di Banten, mencakup wilayah darat dan laut. Beberapa proyek yang akan dibangun seperti jalan tol, yang menghubungkan Serang-Panimbang sepanjang 84 KM, wacana pembangunan Bandara di Panimbang, Kabupaten Pandeglang, pembangunan pelabuhan terbesar di Bojonegara, Kabupaten Serang, kemudian aktivasi kembali jalur kereta lama dari Lebak sampai Pandeglang.
Mad Haer Effendi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten mengkritik rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, berbagai pembangunan ini kerap mengabaikan potensi bencana yang ada di Banten.
“Banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten, adalah peringatan yang bisa diambil sebagai pembelajaran,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Banten Dikepung Bencana’ di salah satu Cafe di Kota Serang, Rabu (12/2/2020).
Selain itu, Ia juga menyinggung terkait curah hujan yang tinggi, ditambah lubang-lubang galian tambang yang hampir puluhan tahun tak ditutup kembali, menjadi penyebab bencana longsor dan banjir bandang yang berdampak parah kepada masyarakat Banten. Seperti halnya bencana alam yang terjadi di beberpa Kecamatan, di Kabupaten Lebak, pada awal tahun 2020.
Data Walhi Jakarta sepanjang tahun 2010-2019 di Kabupaten Lebak telah mengalami bencana longsor sebanyak 31 kali.
“Sebetulnya tidak ada lagi ruang aman untuk tinggal di Banten. Parahnya, ditambah pula dengan infrastruktur dan industri ekstraktif,” ucap Tubagus Soleh Ahmad dari Walhi Jakarta.
Menurutnya, banyaknya pembangunan infrastruktur akan mempermudah masuknya investasi ke wilayah Banten dengan mengeruk kekayaan alam demi meningkatkan pendapatan. Namun juga harus dilihat dari segi keselamatan warganya. (*/Qih)
