SERANG– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (23/4/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan dan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Selain menyampaikan orasi, massa aksi juga melakukan teatrikal dengan membawa foto Gubernur Banten, Andra Soni, yang digambarkan tengah berdialog dengan masyarakat namun dinilai belum menghadirkan solusi nyata bagi persoalan sosial ekonomi di daerah.
Koordinator aksi KMS 30, Tarpi Setiawan, mengatakan Banten sebagai wilayah penyangga ibu kota dan kawasan industri seharusnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Menurutnya, keberadaan industri besar belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Secara teori, industrialisasi harus mampu menekan kemiskinan. Namun kenyataannya, manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten per September 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,51 persen atau sekitar 760,85 ribu jiwa.
Tarpi menilai penurunan angka kemiskinan secara statistik belum mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ia menyebut kemiskinan di wilayah perkotaan memang menurun, tetapi justru meningkat di daerah pedesaan.
Selain itu, kenaikan garis kemiskinan menjadi Rp715.288 per kapita per bulan dinilai menunjukkan semakin beratnya beban hidup masyarakat, terutama akibat tingginya kebutuhan pangan.
“Rakyat bukan hanya kesulitan mencari pekerjaan, tetapi juga makin sulit memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten.
Wilayah utara seperti Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon disebut berkembang pesat sebagai pusat industri dan jasa.
Sebaliknya, wilayah selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dinilai masih tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi.
Menurut mereka, industrialisasi di Banten belum inklusif karena belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
“Pertumbuhan industri lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. Masyarakat sekitar kawasan industri belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mengkritik struktur APBD Provinsi Banten Tahun 2026 yang nilainya sekitar Rp10,14 triliun.
Massa aksi menilai anggaran daerah masih didominasi belanja operasional birokrasi dibandingkan belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat.
Tarpi menegaskan pemerintah daerah dinilai belum menyelesaikan akar persoalan kemiskinan karena pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan kebijakan pengentasan kemiskinan dianggap masih bersifat karitatif.
“Kami menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan oligarki industri dan elit politik, sementara masyarakat masih menghadapi kemiskinan struktural,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten, yakni:
1. Mendesak Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah mengevaluasi arah pembangunan serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan, khususnya Pandeglang dan Lebak.
2. Meminta Bappeda Provinsi Banten menyusun roadmap pembangunan berbasis pemerataan wilayah dan pengentasan kemiskinan struktural.
3. Mendesak DPRD Provinsi Banten mengevaluasi struktur APBD agar lebih berpihak pada program produktif bagi masyarakat miskin.
4.Mendorong Dinas Sosial menghentikan pendekatan bantuan sosial karitatif dan menggantinya dengan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
5.Meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan industri memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui reformasi pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.***
