SERANG – Industri properti di Provinsi Banten tengah menghadapi tekanan. Di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat, penjualan properti sepanjang 2026 justru mengalami penurunan hingga 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten, Roni H Adali, mengatakan penurunan penjualan tersebut menjadi tantangan serius bagi para pengembang. Kondisi pasar yang melemah membuat pelaku usaha harus lebih adaptif dalam mempertahankan bisnisnya.
“Memang penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, sekitar 30 sampai 40 persen. Tapi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman developer bahwa kita tidak punya pilihan selain tetap optimistis, terus bergerak, dan tidak menyerah menghadapi situasi yang sulit,” ujar Roni, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penjualan properti.
Kondisi ekonomi saat ini membuat sebagian masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membeli rumah.
Selain persoalan daya beli, Roni menyoroti kebijakan terkait Lahan Baku Sawah (LBS) yang dinilai turut menghambat pengembangan perumahan di Banten.
Kebijakan tersebut, kata dia, berdampak terhadap sejumlah proyek perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi.
Sejumlah pengembang terpaksa menghentikan atau menunda pembangunan karena lahan yang telah disiapkan masuk dalam kategori LBS dan tidak dapat dikembangkan.
“Persoalan Lahan Baku Sawah ini cukup berdampak. Banyak teman-teman developer yang akhirnya tidak bisa bergerak karena lahannya terdampak kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Roni berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi proyek-proyek yang telah memiliki perizinan sebelum kebijakan LBS diberlakukan.
Menurutnya, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi pengembang sekaligus memastikan pembangunan hunian bagi masyarakat tetap berjalan.
“Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi para pengembang. Kalau ada proyek yang sudah berizin, kiranya bisa diberikan jalan keluar atau kebijakan khusus agar pembangunan tetap bisa dilanjutkan. Kasihan teman-teman developer, terutama yang membangun rumah subsidi untuk masyarakat,” tandasnya.
Meski menghadapi berbagai tekanan, Roni meminta para pengembang tidak menjadikan kondisi pasar sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Menurutnya, situasi sulit justru harus menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mencari peluang dan melakukan inovasi.
“Jalan yang berat bukan berarti jalan itu tertutup. Justru di situ kita dituntut untuk terus mencari peluang dan tetap semangat menjalankan usaha,” katanya.
REI Banten, lanjut Roni, akan terus mendorong para anggotanya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha serta tetap berkontribusi dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kompetensi pengembang, salah satunya melalui kegiatan Sekolah Developer.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP REI, Mary Octa Sihombing, melihat masih adanya peluang besar bagi industri properti di tengah kondisi pasar yang menantang.
Menurutnya, kebutuhan rumah yang terus meningkat menjadi potensi bagi sektor properti. Namun, tingginya kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme para pengembang.
“Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan developer yang berkualitas agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu kami mengapresiasi DPD REI Banten yang menyiapkan SDM melalui Sekolah Developer,” ujar Mary.
Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar pengembang mampu menjawab tantangan industri sekaligus mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dengan kondisi pasar yang masih penuh tantangan, REI Banten berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat menciptakan iklim properti yang lebih kondusif, terutama untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.***
