SERANG – Anggota DPRD Banten Fraksi Partai Gerindra Ade Hidayat mulai melaksanakan reses masa persidangan ke satu tahun sidang 2020-2021 di sejumlah titik Kabupaten Lebak. Ade yang duduk di Komisi III DPRD Banten ini menerima sejumlah aspirasi mulai pengembangan kawasan wisata sampai penanganan banjir.
Ade Hidayat mengatakan, secara garis besar terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat pada reses yang dilakukannya di sejumlah titik Kabupaten Lebak. Pertama, pengembangan kawasan wisata. Masyarakat ingin pemprov turun tangan membantu pengembangan kawasan wisata yang digagas masyarakat dan desa.
“Kawasan wisata adalah harapan masyarakat kepada Pemprov untuk ikut serta dan mendorong pengembangan wisata. Karena Lebak memiliki potensi wisata tidak kalah dengan daerah lain,” katanya, Selasa (8/12/2020).
Kedua, bantuan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Masyarakat ingin dibantu dalam bidang usaha baik pembinaan, kemitraan usaha maupun pemasaran produk. Ketiga, pembangunan jalan lingkungan.
“Masyarakat ingin pembangunan jalan lingkungan serta jalan poros desa dan jalan belum tersentuh oleh pemkab seperti jalan Cimampang (Kecamatan Panggarangan) sampai perbatasan dengan Bogor,” katanya.
Aspirasi keempat penyediaan bendungan dan irigasi tepatnya di Kecamatan Cilograng. Di sana terdapat area sawah seluas kurang lebih 150 hektar yang infrastuktur bendungan dan irigasinya belum sesuai keinginan masyarakat.
“Dari sisi kewenangan ini sudah kewenangan provinsi untuk dapat dikembangkan infrastukturnya, baik bendungan maupun irigasi,” ungkapnya.
Tidak kalah penting, kata Ade, yang juga aspirasi kelima dari masyarakat yaitu tentang penanganan banjir. Masyarakat ingin salah satu wilayah di Kecamatan Wanasalam tidak selalu terkena banjir setiap tahun.
“Supaya tidak terjadi banjir terus-menerus setiap tahun,” ucapnya.
Untuk aspirasi banjir, mantan aktivis mahasiwa ini mendorong Pemprov melalui Dinas PUPR melakukan identifikasi masalah di sungai kewenangan pemprov. Jika diketahui sungai kewenangan pemprov memicu banjir dapat segera ditentukan program yang dilaksanakan, seperti reboisasi atau normalisasi.
“Jika diperlukan membuat waduk-waduk kecil yang kemudian airnya dialirkan melalui sodetan-sodetan yang dibuat Pemprov. Sehingga airnya dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan,” ucapnya.
Selain itu, jika terjadi pegundulan hutan harus dilakukan penindakan tegas terhadap pembakalan ilegal.
“Lakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga hutan. Karena kalau banjir sudah datang tidak hanya masyarakat terdampak yang dirugikan, secara umum juga berpengaruh kepada citra Pemerintah Banten dimana daerah Banten akan dikenal daerah yang rawan banjir. Sehingga menganggu kenyamanan publik berinvestasi di Banten,” ucapnya.
Kemudian, berkaitan aspirasi pengembangan destinasi wisata, dia mengatakan, Banten memang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pariwisata dinilai salah satu sektor yang paling aman menggerakan ekonomi masyarakat.
“Karena itu saya mendorong Pemprov dari sekarang memiliki rencana besar terkait pemetaan wilayah destinasi wisata sebagai masterplan untuk pembangunan jangka panjang,” katanya.
“Pengembangan wisata harus didukung dengan infrastruktur yang baik, seperti jalan menuju kawasan wisata. Karena seiring dengan infrastruktur dipastikan wilayah itu akan mendapatkan dampak positif. Adanya pertumbuhan kawasan lainnya, seperti kawasan perumahan, kawasan bisnis, kawasan perkebunan,” tambah Ade.
Seluruh aspirasi yang disampaikan katanya, masyarakat harus mendapatkan respon dari Pemprov. Sehingga, pembangunan daerah sesuai dengan harapan masyarakat.
“Anggota DPRD Banten sebagai representasi masyarakat mendengar langsung aspirasi, apa sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat tentu ke depan harus dapat menjadi program kerja Pemprov. Tidak hanya menjadi catatan, aspirasi masyarakat harus bisa terealisasi,” pungkasnya. (*/Faqih)
