Loading...
Loading...

Soal Kekosongan Jabatan di Pemprov Banten, Komisi I: Memang Idealnya Terisi

Dewan Subari Idul Fitri

SERANG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah angkat bicara prihalnya banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, yang paling terpenting saat situasi itu terjadi adalah efektifitas pelayanan tetap berjalan maksimal.

Berbagai kesempatan, Komisi I DPRD Banten telah menanyakan langsung kepada mitranya yakni BKD Provinsi Banten. Namun sesungguhnya Jazuli memandang bahwa tak ada kekosongan dalam kaitannya pelayanan publik.

Pelayanan harus tetap berjalan kata dia, seiring tugas pokok dan fungsi pegawai. Dan pihaknya mengakui mendorong terlebih dahulu terkait kekosongan jabatan tersebut.

“Sebagaimana fungsi-fungsi legislatif yang punya kewenangan legislasi, pengawasan dan budgeting kan,” kata politisi Demokrat itu kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (8/7/2020).

Ia mengatakan, Komisi I telah mengingatkan mitra komisinya, untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang ada di Pemprov. Ia juga sempat menanyakan langsung terkait efektif atau tidaknya saat jabatan diisi oleh pelaksana tugas (Plt)

“Memang idealnya terisi,” ucap Jazuli

KPU Kab. Serang PSU

“Kita udah tanyakan, dan udah kita dorong supaya ada proses rekrutmen ataupun proses kepangkatan ataupun penataan,” sambungnya.

Dijelaskannya, Komisi I tidak melulu bicara dan mengingatkan soal jabatan dalam hal kepegawaian, melainkan bicara secara kompleks.

“Kita kompleks, kompleks banget, dan bukan hanya jabatan yang kosong, kita itu pelayanan publiknya, administrasinya, anggarannya, tenaga honor nasibnya gimana, kemudian sanksi terhadap pegawai yang berkinerja,” terangnya.

Dengan masih diisi Plt, Komisi I berharap proses pelayanan tetap berjalan dan tak menganggu efektifitas kinerja.

“Yang penting bagi kita efektifitas pelayanannya jalan, kemudian administrasi jangan ada hambatan, kemudian lebih jauhkan itu hak pemprov, kita hanya kontrol saja,” katanya.

Kemudian ia mengaku, sebagai Anggota Komisi I DPRD Banten bidang pemerintahan, pihaknya mendorong agar di lingkungan pemprov diberlakukan penetapan reward dan punishment, guna mengukur kinerja ASN.

“Mana yang kinerjanya baik, mana yang outputnya baik itu juga diperhatikan,” tutupnya. (*/JL)

NasDem Idul Fitri
WhatsApp us
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien