PANDEGLANG – Aktivis Angkatan Muda Indonesia Raya (Amira) kritik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang dalam penegakan hukum di Kabupaten Pandeglang, Kamis (25/05/2023).
Hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang dinegosiasikan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah dan persoalan penggunaan anggaran desa di Pandeglang.
Ketua Cabang Amira Pandeglang, Rohimat mengatakan berangkat dari keresahan serta banyaknya polemik di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai persoalan hukum yang terjadi di beberapa SKPD serta banyaknya persoalan dugaan kasus penyimpangan anggaran desa namun tindakannya masih terkesan ada main.
“Kami sebagai warga Pandeglang sangat berharap Kejari menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Pandeglang. SKPD sampai Desa yang banyak melakukan dugaan penyimpangan jangan dibiarkan, sebab bagaimanapun pencurian uang rakyat adalah penghianatan yang nyata di Pandeglang,” papar Rohimat yang akrab di panggil Iik.
Dia menjelaskan aksi protes ini sudah yang kedua dilakukan, dengan harapan kasus-kasus yang ada segera diselesaikan dan jangan dijadikan bahan lelucon dalam penyelenggaran pemerintah daerah.
Karena jika penegakan hukumnya lemah korupsi di Pandeglang makin merajalela. Contoh kasus BUMD Berkah sudah jelas banyak uang daerah yang tidak jelas digunakannya namun sampai sekarang masih belum jelas status hukumnya.
“Kami harap Kejari Pandeglang bertindak tegas dan tidak ada kompromi buat para pelaku penyelewengan uang negara di Pandeglang, tidak hanya OPD banyak oknum para kepala desa yang diduga banyak bermain dalam anggaran desa,” paparnya.
Sementara itu Wildani Kasi Intel dan Humas Kejaksaan Negeri Pandeglang, saat ini pihaknya belum bisa berkomentar.
“Maaf bang belum bisa memberikan komentar atau menanggapinya,” singkatnya. (*/Gus)
