SERANG – Belakangan ini ramai diperbincangkan soal pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) ASN di lingkungan Pemprov Banten. Demikian terjadi dampak dari mewabahnya Covid-19, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah.
Tak sedikit ASN yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Mengingat ASN sangat merasakan dampak dari pemotongan Tukin hingga 50 persen itu.
Anggota DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah menyebut jika yang ramai dibicarakan soal pemotongan Tukin itu sesungguhnya adalah kebijakan penyesuaian saja.
“Penyesuasian bahasanya bukan motong ya,” ucap Anggota Komisi I DPRD Banten itu saat dikonfirmasi wartawan di Kota Serang, Rabu (8/7/2020).
Ia bahkan menyebutnya logis bila penyesuaian Tukin dilakukan. Pasalnya, dalam menetapkan besaran nilai honor dan Tukin itu menyangkut kemampuan daerah.
“Logis. Karena standarnya kemampuan daerah, standar honorkan kemampuan daerah. Dan sekarang daerah lagi pada kondisi apa keuangan?” Katanya.
Terlebih politisi Demokrat ini juga mempertanyakan, terkait efektifitas kinerja ASN secara daring atau yang disebut kerja di rumah (WFH).
“Tapi memang dengan kondisi saat ini kinerja tidak optimal, nah dengan kinerja tidak optimal karena mereka di rumahkan, si eksekutif (Pemprov) punya alasan untuk melakukan penyesuaian karena mereka di rumahkan,” katanya.
Jazuli menyatakan hal yang wajar bila penyesuaian terjadi, lantaran kemampuan daerah dengan masuknya pendapatan yang tidak normal akibat pandemi.
“Lalu dalam kondisi engga normal, ko pembayaran normal? Nah itu kan tidak logis juga,” ucapnya.
“Ketika kondisinya dianggap tidak normal, masa harus dipaksa normal,” imbuhnya. (*/JL)
