SERANG – Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan, terkait pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19 di wilayah Kota Serang, tidak adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal demikian disampaikan Syafrudin kepada wartawan saat ada kunjungan Sekretaris Komisi V DPRD Banten, di Kota Serang. Minggu, (12/4/2020).
“Justru tidak ada koordinasi, yang seharusnya ada koordinasi ke pemerintah kota. Contoh di Terminal Pakupatan, provinsi menyemprot (desinfektan) kita juga nyemprot (desinfektan), artinya kalu provinsi mau nyemprot, koordinasi dulu dengan pemerintah kota,” ujar Walikota Serang, Syafrudin.
Bahkan Syafrudin menyebut bahwa selama pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang merebak ke berbagai daerah temasuk Kota Serang, tak pernah melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten.
“Selama Covid ini saya belum pernah koordinasi dengan gubernur. Karena memang akses langsung itu saya belum dikasih,” jelasnya.
“Selama ini tidak ada koordinasi, apa yang menjadi tanggungjawab kota, dan provinsi,” imbuh Syafrudin
Sementara, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta bahwa Pemprov Banten dalam hal ini kendali Gubernur Banten meski turun tangan langsung untuk memahami realitas yang terjadi di lapangan.
Dia juga meminta Gubernur Banten jangan hanya fokus pada anggaran saja, melainkan gubernur harus mampu menggerakkan kewaspadaan dan kesetiakawanan sosial yang terencana dan terorganisir.
“Kalau kita salah dan tergesa-gesa dalam merencanakan program dan tanpa koordinasi hal yang paling menakutkan terjadi pasca 3 bulan nanti. Ini saatnya pemimpin hadir untuk membangun dan mengorganisasikan kewaspadaan sebagai langkah preventif dan kesetiakawanan sosial di hilir ditingkat kuratif. Kalau hanya gesar geser anggaran itu artinya pemerintah hanya bisa bekerja di tataran konvensional. Ayolah saling ngobrol bangun kerja yang terkordinasi,” papar Fitron.
Politisi Golkar itu menyebut bahwa kata kuncinya adalah mengutamakan upaya preventif, sebagaimana yang diharapkan Walikota Serang.
“Orientasi penanganan Covid-19 ini harus ditingkat hulu, di hulu itu bagaimana kita fokus ditingkat preventif. Nah untuk ditingkat preventif ini juga karena kita tahu bahwa provinsi ini bukan kabupaten/kota ke sembilan, maka dia harus mengajak bicara bupati, walikota,” ujarnya
Ia mengkhawatirkan, jika diawal pemerintah kabupaten/kota tidak diajak bicara maka yang akan terjadi adalah bergerak dengan pemikiran masing-masing. Padahal lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota diawal sudah melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
Dia juga meminta bahwa Pemprov Banten sebelum membuat aturan meski berkomunikasi dengan bupati dan walikota, sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dimasing masing daerah kabupaten/kota.
Sebab itu, Pemkot Serang melakukan pergeseran anggaran, pun halnya demikian dengan Pemprov Banten. Sehingga dua upaya pergeseran anggaran untuk Covid-19 di wilayah yang berbeda ini nantinya tidak mengalami tumpang tindih.
“Maka intinya perbaiki dulu deh koordinasi, walikota dengan gubernur, kalau tidak nanti ini butuh uang banyak, nanti uang yang dibelanjakan tumpang tindih dengan yang sudah dipersiapkan,” terangnya
Lebih jauh Fitron menjelaskan, pengorbanan bupati dan walikota se-Banten sudah cukup tinggi dengan menggeser anggaran pembangunan, padahal anggaran tersebut meski tetap berjalan.
“Covid harus kita atasi, tapi pembangunan tidak boleh berhenti, meskipun kita harus merelakan anggaran kita untuk penanganan Covid-19 untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi tadi kalau tidak terkoordinasi dengan baik seperti sekarang ini, maka akan terjadi kontraproduktif dan tumpang tindih,” jelasnya.
“Saya rasa Pak gubernur harus turunlah, kaya Walikota Serang, turun ke lapangan, liat kondisi ke bawah. Turun ke lapangan, liat realitas dan ajak bicara bupati walikota, itu penting,” tambahnya mengakhiri. (*/JL)
