PANDEGLANG – Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten menanam serta memanen cabai merah bersama di Kampung Kadu Kombong, Menes, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu, (9/11/2022).
Selain itu, mereka juga turut menggelar pameran pangan murah. Demikian dilakukan salah satunya sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi pangan di Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat mengatakan, jika pihaknya bagian dari TPID Provinsi Banten turut mendukung gerakan pengendalian inflasi pangan di Provinsi Banten.
Menurutnya, Provinsi Banten telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung berbagai agenda pengendalian inflasi. Di antaranya kata dia, penyaluran bantuan langsung tunai pasca kenaikan harga BBM.
Untuk mendukung itu juga lanjutnya, kepala-kepala daerah di Provinsi Banten telah menggelar berbagai kegiatan pasar murah. Sebagai wujud pengendalian inflasi pangan di Provinsi Banten.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pernah mengungkapkan, pada triwulan ke empat tahun 2022 ini, angka inflasi di Provinsi Banten berhasil ditekan. Demikian berdasarkan data dari BPS.
Hal itu kata dia berkat kerja keras serta kolaborasi semua pihak termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, pada bulan Oktober 2022 ini angka inflasi di Banten year on year (yoy) sebesar 5,64 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,70.
Di tengah kondisi pangan dan perekonomian global yang tidak pasti, Pemprov Banten berhasil menekan laju inflasi, bahkan dua daerah mengalami deflasi.
Dikatakannya, apa yang diantisipasi oleh Pemerintah pusat terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi penyumbang kenaikan angka inflasi terus dilakukan pengawasan dan Pemprov Banten melakukan berbagai langkah dalam upaya untuk menekan angka inflasi tersebut.
“Seperti banyak yang terjadi di beberapa daerah, beras menjadi salah satu sektor penyumbang naiknya angka inflasi. Namun untuk di Banten sendiri alhamdulillah masih aman,” terangnya.
Dalam data BPS juga ia menyebutkan, sepanjang tahun 2021 Provinsi Banten masuk pada 10 besar daerah yang menjadi produsen beras nasional, dimana stok yang dicapai sekitar 1,60 juta ton GKG.
Jumlah itu berdasarkan hasil luas panen padi sebesar 318,25 ribu hektar, dengan luas panen tertinggi pada bulan Maret sebesar 84,04 ribu hektar.
Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak yang hadir dalam kegiatan itu juga turut mendukung adanya agenda pengendalian inflasi pangan tersebut.
Kajati Leonard mengakui, pihaknya turut terlibat dalam pengendalian inflasi dan kenaikan harga BBM. Berbagai kesempatan Kejati Banten juga selalu membersamai agenda-agenda pengendalian inflasi.
“Oleh karena itu kita selalu bersama-sama Pak Gubernur mendukung untuk sama-sama untuk mengendalikan inflasi dan kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Terutama kata dia, dalam mengendalikan inflasi pangan. Sebab, di Kejaksaan juga ada program yang namanua jaga pangan.
Dirinya menganggap penting adanya upaya pengendalian inflasi pangan, lantaran tahun 2023 bakal ada multi kriris, di antaranya krisis ekonomi dan pangan.
Oleh karena itu lanjutnya, Banten sebagai daerah yang mampu menjaga stabilitas pangan mesti terus mengkampanyekannya, untuk ketahanan pangan Indonesia yang lebih baik lagi. (*/Faqih)
