CILEGON – Puluhan orang perwakilan dari paguyuban para tukang Ojek Pangkalan mendatangi gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (28/8/2017).
Kedatangan mereka sekitar pukul 10.00 WIB tadi, tidak berhasil menemui anggota dewan satu pun karena hampir semua tidak berada di kantor.
Tujuan kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan wakil rakyat, karena mereka menolak adanya Ojek Online yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon.
Para pekerja informal itu juga menilai bahwa ojek online saat ini keberadaanya sudah sangat meresahkan, karena mengurangi pendapatan para tukang ojek pangkalan.
Baca Juga : Begini Respon Sopir Angkot di Cilegon Terhadap Keberadaan Ojek Online
Dendi, salah seorang tukang ojek pangkalan yang biasa beroperasi Cilegon – Bojonegara, menegaskan bahwa ada ratusan tukang ojek pangkalan yang menandatangani pernyataan menolak keberadaan ojek online di wilayah Cilegon.
Ia dan rekan-rekannya sengaja datang ke DPRD untuk meminta adanya jalan keluar dari pemerintah daerah, khususnya menyelesaikan persoalan ini.
“Kami membawa ratusan tanda tangan dari rekan-rekan kami yang biasa mangkal. Dan akan kami bawa kepada Ketua DPRD, serta mengadakan audiensi. Intinya kami menolak keberadaan ojek online,” kata Dendi ditemui wartawan, Senin (28/8/2017).
Hal senada dikatakan Suwardi, ojek pangkalan di Sumampir. Menurutnya sejak ada ojek online, penghasilan mereka menurun drastis.
“Sehari bisa narik penumpang dapat Rp 60-70 ribu, tapi sejak ada ojek online, kita turun drastis antara Rp 15-20 ribu. Kami harap aspirasi ini diterima,” katanya.
Karena belum bisa bertemu dengan anggota dewan, para perwakilan tukang ojek pangkalan ini akhirnya hanya menyerahkan surat audiensi kepada staf Komisi II DPRD Cilegon. (*)
