Dituding Sarang Pungli, Kantor BPN Lebak Didemo Masyarakat

Sankyu

LEBAK – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) DPC Lebak, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, Kamis (31/5/2018).

Massa aksi menilai pihak BPN Lebak tidak transparan tentang anggaran sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain tidak transparan, dalam aksinya, massa juga menuding jika anggaran sosialisasi PTSL di masing-masing desa tidak diberikan secara utuh kepada pihak desa.

“Pihak desa hanya menerima dana sosialisasi sebesar Rp2 juta per Desa, padahal anggaran yang sudah diplot dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12 juta per Desa. Nah kemana yang Rp 10 jutanya,” ujar Agus Laga Timoriko, Korlap Aksi.

Masih kata Riko menjelaskan, akibat kurangnya koordinasi BPN dengan Pemkab Lebak tentang program PTSL, menyebabkan di lapangan masih ada temuan Pungli.

Sekda ramadhan

“Tidak koordinasi terhadap Pemkab, bahkan hasil investigasi kami di lapangan juga, menemukan indikasi adanya pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN, dengan cara memaksa pihak Desa untuk membeli map berlogo BPN seharga Rp 70 ribu per lembar, dan itu suatu modus,” jelasnya.

Untuk itu Agus menyayangkan sikap buruk dan kinerja dan pelayanan di kantor BPN Lebak, karena transparansi yang kurang dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

“Seharusnya pihak BPN bisa transparan terkait anggaran kepada masyarakat agar masyarakat tahu,” pungkasnya.

Sementara itu, Mamat Hidayat, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) BPN Lebak, membantah tudingan LSM Bentar jika BPN telah melakukan pungli dan tidak transparan dalam menjalankan program PTSL.

“Tidak bener itu, kami tidak pernah melakukan hal seperti apa yang dituduhkan oleh LSM, justru kita malah sering menyarankan kepada pihak desa agar jangan meminta uang kepada masyarakat yang mendapatkan program ini,” kilahnya. (*/Sandi)

Honda