LEBAK – Aktivitas tambang batubara di wilayah selatan Kabupaten Lebak tengah menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya pungutan tidak resmi yang dibebankan kepada para penambang.
Isu ini menyebutkan adanya dugaan biaya sekitar Rp1 juta untuk setiap lubang tambang yang beroperasi di kawasan hutan, terutama di wilayah Bayah hingga Panggarangan.
Informasi tersebut berkembang di tengah masyarakat dan memunculkan beragam tanggapan.
Seorang pemilik lokasi tambang yang mengakui adanya dugaan praktik pembayaran tersebut.
Ia menyebut sistem tersebut sebagai bentuk “koordinasi” yang sudah berjalan di lapangan.
“Kalau di lapangan memang ada istilah koordinasi. Saya hanya mengikuti mekanisme yang sudah ada,” ujarnya saat dimintai keterangan.
Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh pelaku usaha di sektor penampungan hasil tambang (stockpile).
Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme pungutan tersebut karena tidak terlibat langsung dalam aktivitas di lokasi tambang.
“Saya hanya membeli hasil dari penambang. Soal di atas (lokasi tambang), saya tidak tahu,” katanya.
Di sisi lain, beredar tangkapan layar percakapan digital yang diduga membahas alur pembayaran dana tersebut.
Dalam percakapan itu disebut adanya pihak tertentu yang diduga mengatur teknis di lapangan. Meski begitu, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya secara resmi.
Perwakilan lembaga masyarakat desa di sekitar kawasan hutan juga menegaskan tidak terlibat dalam praktik tersebut. Mereka membantah adanya pungutan yang mengatasnamakan lembaga.
“Tidak ada permintaan uang dari kami. Kalau ada aktivitas di lapangan, itu di luar tanggung jawab lembaga,” tegas salah satu perwakilan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan tersebut. Penelusuran lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan fakta sebenarnya di lapangan. (*/Sahrul).
