LEBAK – Ormas Badak Banten Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak gelar Dialog Publik dengan tema “Menyoal Kesenjangan Sosial di Daerah”. Turut hadir pengurus DPD Badak Banten, H. Eli Syahroni, Anggota DPRD Banten, H. Ade Hidayat, Ketua APDESI Lebak, Hj. Bedah Marwiyah dan Tamu Undangan lainnya. Cijaku, Rabu (30/9/2020).
Maman Supriatna selaku Ketua Badak Banten Kec. Cijaku dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ormas Badak Banten menjembatani aspirasi masyarakat kec. Cijaku terutama dalam bidang kesenjangan sosial. Sekaligus menjadi wadah dan tempat mencurahkan hati masyarakat.
Sedangkan Ketua Apdesi Kabupaten Lebak Hj. bedah Marwiyah berharap agar Ormas Badak Banten ini tidak terlihat menakutkan dimata masyarakat dan tidak terlihat angkuh. Hadirnya ormas ini jangan hanya mengkritisi, tapi tak punya solusi. Boleh kritis asal mendasar lanjut beliau.
Sementara itu, DPD Badak Banten H. Eli Syahroni menyampaikan, agar ormas ini bisa mengubah pola pikir. Karena marwah Badak Banten itu menggunakan otak, bukan otot. Serta harus ada pergerakan yang konkret untuk rakyat, bukan sekedar ceremonial saja. Subtansinya adalah bagaimana caranya merubah kesenjangan sosial, dengan cara mengubah pola pikir dan etos kerja Pemerintah. Sehingga masyarakat mampu keluar dari masalah ekonomi terutama di Kecamatan Cijaku.
Anggota DPRD Provinsi Banten H. Ade Hidayat, S.Hum, mengatakan bahwa, persoalan kesejahteraan masyarakat harus di utamakan serta kebijakan Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Lebak harus mengarah pada kesenjangan kebutuhan masyarakat.
Ditempat yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan Yudi Andriyanto menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini, melihat kondisi di daerah Lebak bahwa 1 orang menguasai 50% saham di lebak, sehingga mau tidak mau kami harus melek.
“Semua sudah tahu bahwa para penguasa di Lebak ini hanya di kuasai oleh satu atau dua orang saja, ini yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Belum lagi masalah kesehatan, sudah sekitar 200 tahun Kabupaten Lebak ini berdiri baru satu Rumah Sakit yang dimiliki yaitu RSUD Adjidarmo itupun harus dievaluasi,” katanya.
“Dari 21.000 penduduk di kecamatan Cijaku, 3.000 nya masuk dalam kategori miskin belum lagi yang masuk kategori lebih miskin ini PR kita. Cijaku ini mayoritas petani, namun dari tahun ke tahun petani ini berkurang dan memilih pergi ke kota. Tidak ada keinginan dari masyarakat atau pemuda untuk mengolahnya. Padahal tanah di kita ini subur. Mungkin tidak adanya pembeli hasil bumi mereka. Ada apa dengan Cijaku ini,” bebernya.
“Harapan kami kedepan dari kesenjangan sosial ini, kita akan menjembatani untuk membangun RTLH baik dari iuran anggota ataupun mengajukan ke pihak terkait yang berwenang. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat Cijaku yang kelaparan dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni, Itu yang di utamakan. Serta pelayanan KTP/KK yang dinilai sangat sulit atau lambat dalam pembuatannya. Dan kami juga berharap agar Desa transparansi dalam hal anggaran baik itu DD Pusat atau Daerah. Sehingga tidak ada potongan sedikitpun ketika ada bantuan untuk masyarakat, kami lebih mengawal ke arah itu demi keadilan,” tutupnya. (*/Elang)
