LEBAK – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Lebak kembali turun ke jalan, kali ini mereka menggeruduk gedung Satpol PP lantaran dianggap tidak bekerja sesuai dengan aturan Perda No.17 tahun 2006 tentang K3 dan PP No.6 tahun 2010 tentang Satpol PP.
Saepudin, selaku koordinator lapangan dalam orasinya mengatakan, saat ini menjelang tahun politik tahun 2019, banyak bersebaran sampah visual di sepanjang jalan protokol maupun tembok bangunan, mulai dari vamplet, spanduk, hingga baliho yang merusak tatanan keindahan kota.
Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah seharusnya mampu bekerja dengan baik dengan memperhatikan lingkungan, agar keindahan koto Kabupaten Lebak lebih indah.
“Satpol PP harus turun memperhatikan keadaan, jangan sampai kota ini tidak elok. Lihat saja spanduk dan baliho tertempel bebas. Padahal itu ada aturannya,” kata Saepudin kepada faktabanten.co.id Senin (17/9/2018).
Sementar itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PC PMII Lebak, Endi Suhendi menegaskan bahwa jika dalam 3 hari ini Satpol PP tidak terlihat masif maka dapat di pastikan PMII akan tetap mengkawal sampai baliho dan spanduk yang beredar ini dilepas.
“Kita akan turun lagi jika Satpol PP mengkhianati komitmennya yang akan mengevaluasi kinerjanya sebagai lembaga penegak Perda,” tukasnya.
Sementara itu, setelah beberapa jam di depan lembaga Satpol PP. Pasukan aksi beralih rute ke depan kantor Bupati Lebak. Tujuannya, agar Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengevaluasi kinerja Satpol PP ini.
“Bupati harus segera mengevaluasi kinerja Satpol PP. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.
Satpol PP jangan tebang pilih dalam penegakkan perda. Perda dibuat untuk ditegakkan sesuai dengan amanah PP No. 6 tahun 2010 tentang tugas dan wewenang Satpol PP.
“Mungkin hal ini dianggap sepele, akan tetapi bagi kami ini adalah salah satu indikator kurang seriusnya Satpol PP dalam menjalankan amanah UU,” tegasnya. (Eza Y,F).
