Pelaksanaan SPMB Dinilai Sulitkan Siswa, HMI Lebak Minta DPRD dan Pemerintah Daerah Lebak Bersikap
LEBAK – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menyulitkan sebagian siswa dalam mengakses pendidikan lanjutan.
Sejumlah kendala teknis dan administratif ditemukan di lapangan, yang berdampak pada terhambatnya proses pendaftaran siswa.
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Anan Al Jihad, menyampaikan bahwa proses penerimaan siswa baru seharusnya dirancang secara matang agar mempermudah akses pendidikan bagi seluruh siswa.
“Proses penerimaan siswa baru harus di desain dengan baik agar memudahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya kepada Fakta Banten, Jumat (19/6/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah siswa yang tidak dapat mengikuti tahap pra-SPMB karena tidak memiliki akun, sehingga mengalami kebingungan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
“Terjadi beberapa siswa yang gagal ikut pra SPMB tidak memiliki akun akhirnya kebingungan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan, ini perlu di sikapi bersama,” tambahnya
Lebih lanjut, Anan menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, terdapat siswa yang gagal mendaftar di satu sekolah karena tidak memiliki akun pra-SPMB, namun di sisi lain diduga ada sekolah yang tetap menerima siswa meskipun belum memiliki akun tersebut.
“Terjadi di beberapa waktu siswa yang gagal mendaftar di satu sekolah karna tidak membuat akun pra SPMB, tapi diduga ada juga sekolah yang tetap bisa menerima walaupun siswa blm membuat akun pra SPMB. Ini menjadi satu polemik yang mesti di sikapi bersama,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Lebak mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lebak untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelaksanaan SPMB.
“Saya harap permasalahan ini dapat di sikapi oleh pemerintah terkait khususnya pemerintah daerah kabupaten lebak dan DPRD kabupaten lebak,” tutup Anan.
HMI Cabang Lebak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan di daerah agar hak setiap siswa dalam memperoleh pendidikan yang layak dapat terpenuhi tanpa hambatan administratif maupun teknis. (*/Sahrul).
