Perkuat Kemandirian Daerah, Bupati Dorong Potensi Ekonomi Lebak, Peningkatan PAD Diarahkan untuk Pembangunan
LEBAK– Upaya memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Lebak terus didorong melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menaruh perhatian pada sejumlah sektor potensial, mulai dari penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan pariwisata alam, hingga optimalisasi pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Dengan target PAD sekitar Rp559 miliar, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya menggali sumber pendapatan secara lebih luas agar tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
Hasbi menyampaikan hal tersebut kepada awak media di depan Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, Senin (19/10/2026), seusai mengikuti rapat paripurna.
Ia menilai target PAD tersebut masih realistis untuk diupayakan melalui pengelolaan potensi daerah secara optimal.
“Target PAD harus realistis. Dengan angka sekitar Rp559 miliar, saya rasa masih realistis dan insyaallah bisa tercapai,” ujarnya.
Menurut Hasbi, peningkatan PAD perlu didukung oleh pemetaan sumber pendapatan yang lebih menyeluruh. Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), potensi pajak dari sektor hotel, restoran, dan kegiatan pariwisata juga perlu dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Pendekatan persuasif, pelayanan yang baik, dan komunikasi yang jelas menjadi bagian penting agar pelaksanaan kewajiban pajak berjalan seiring dengan kepercayaan publik.
Selain sektor perpajakan, penguatan BUMD menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
Perusahaan milik pemerintah daerah diharapkan mampu dikelola secara profesional, mengembangkan usaha yang layak, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Hasbi mengungkapkan adanya respons positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perbankan setelah pelaksanaan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion(FGD). Komunikasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan bagi pengembangan usaha BUMD.
Salah satu potensi yang disoroti ialah kegiatan usaha terkait penyerapan gabah lokal hasil panen petani. Apabila didukung perencanaan bisnis yang matang, langkah tersebut berpeluang memperkuat rantai pasok pertanian, memperluas akses pasar, serta membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.
Namun, pengembangan BUMD tetap memerlukan kajian kelayakan usaha, perhitungan risiko, dan tata kelola yang transparan. Dengan demikian, dukungan pembiayaan dapat diarahkan pada kegiatan produktif yang berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah.
Potensi wisata alam juga menjadi bagian dari upaya menggali sumber pertumbuhan ekonomi Lebak. Pengembangan sektor ini dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal, termasuk penyedia jasa wisata, penginapan, kuliner, transportasi, dan produk UMKM.
Agar manfaatnya semakin luas, pengembangan pariwisata perlu disertai peningkatan aksesibilitas, fasilitas dasar, kebersihan, keamanan, serta promosi yang terarah.
Keterlibatan masyarakat di sekitar destinasi juga penting agar aktivitas wisata memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga.
Dari sisi penerimaan daerah, tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi sesuai peraturan. Karena itu, pengembangan wisata perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan karakteristik setiap destinasi.
Hasbi juga mengajak masyarakat dan DPRD Kabupaten Lebak untuk turut mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Peningkatan PAD menjadi penting karena dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan, melainkan juga dari ketepatan penggunaan anggaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Melalui optimalisasi pajak daerah, penguatan BUMD, dan pengembangan potensi pariwisata, Kabupaten Lebak memiliki peluang memperluas basis ekonominya.
Strategi tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha yang lebih produktif, memperkuat peran sektor pertanian, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, upaya menggali potensi ekonomi Lebak diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan warga. (*/Sahrul).
