PANDEGLANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang terus memperkuat berbagai langkah strategis guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan kemandirian fiskal daerah serta menopang percepatan pembangunan infrastruktur.
Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ramandani, mengungkapkan bahwa penguatan penerimaan pajak daerah dilakukan secara komprehensif, mulai dari intensifikasi objek pajak eksisting hingga penyempurnaan regulasi dan sistem.
“Yang pertama kita teleh menyelesaikan Perda pajak daerah, turunan peraturan Bupatinya, termasuk beberapa keputusan Bupati,” kata Ramadani, saat menghadiri kegiatan Ruang Diskusi Porwan (RDP), di sekretariat Porwan Pandeglang, Rabu (11/11/2026).
“Kita juga melakukan pengembangan Aplikasi sistem, ada dua aplikasi yakni SIMPATDA itu khusus non PBB sama E-PBB dan E- BBHTB. Lalu kami juga berupaya memperluas akses pembayaran termasuk digitalisasi transaksi,” sambungnya.
Selanjutnya, capaian pendapatan pajak Daerah baru sekitar 70,73 persen dari target 42,7 miliar di tahun 2026 ini.
“Kami terus berupaya bagaimana caranya para wajib pajak dimudahkan, bahkan dengan E-commerce kita sudah kerjasama juga bukan hanya perbankan, termasuk waralaba,” ungkapnya.
Selain itu, melalui kombinasi strategi intensifikasi, perluasan kanal digital, serta kemudahan relaksasi denda, Bapenda Pandeglang optimis target pendapatan pajak daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Peningkatan PAD ini nantinya akan dikembalikan seutuhnya untuk membiayai program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Demokrat M.M. Fuhaira Amin, mendorong perihal kemudahan birokrasi penarikan pajak dan retribusi.
Menurutnya, masih ada warga yang kesulitan melakukan pembayaran pajak dikarenakan lambatnya birokasi.
Ia mengusulkan agar proses belanja yang dipersulit guna menekan angka pembelanjaan.
“Urusan penerimaan pajak harus dipermudah bagi masyarakat. Yang perlu dipersulit adalah pengeluaran belanja,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengkritisi masih minimnya investor yang masuk ke Pandeglang.
Padahal, investor salah satu aspek untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Fuhaira juga menyinggung soal arah kebijakan Pemkab Pandeglang. Sampai saat ini, Pandeglang belum memiliki indentitas yang mengakibatkan beberapa investor enggan datang ke Pandeglang.
“Kultur masyarakat Pandeglang ini juga belum bisa diarahkan kemana, harus ada kesepakatan bersama, kemana identitas Pandeglang, apakah kota wisata, pendidikan atau industri. Hingga saat ini belum jelas, harus ada kesepakatan bersama,” katanya.
Sampai saat ini, DPRD Pandeglang terus merespons soal masukan dari masyarakat perihal peningkatan pendapatan asli daerah.
“Kami selalu merespons keluhan masyarakat, kami selalu turun ke lapangan,” ucapnya.***
