PPDB SMAN di Banten Diduga Ada Kecurangan, Kumala Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi

DPRD Pandeglang Adhyaksa

LEBAK – Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) meminta pemerintah segera mengevaluasi terkait carut-marutnya. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat khususnya negeri di Provinsi Banten.

Memasuki tahun ajaran baru 2024/2025, proses PPDB di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri selalu disambut antusias oleh masyarakat.

Setiap calon peserta didik memiliki harapan untuk masuk di sekolah yang diinginkan. PPDB dilakukan melalui berbagai jalur, salah satunya jalur prestasi, selain jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua.

Jalur prestasi terbuka dalam dua kategori: prestasi akademik dan non-akademik.

Di Provinsi Banten, PPDB dibuka serentak pada 1 hingga 5 Juli 2024. Jalur prestasi berdasarkan Juknis PPDB di Provinsi Banten tahun 2024 dibuka dalam dua jalur.

Untuk jalur prestasi akademik, seleksi dilakukan berdasarkan nilai rata-rata raport dari semester 1 hingga semester 5. Sedangkan jalur non-akademik, persyaratan dibuktikan dengan piagam atau sertifikat penghargaan yang diperoleh siswa ketika di jenjang SMP/MTs.

Namun, proses PPDB pada jalur prestasi ini diduga menjadi celah dan potensi untuk terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut diduga terjadi karena tidak adanya transparansi terhadap berkas pendaftaran yang digunakan, khususnya yang berkaitan dengan bukti sertifikat prestasi.

Hal tersebut berdasarkan kajian dan sumber lapangan dari Pengurus Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) masa juang 2022-2024, yang menyayangkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah sekolah.

Ketua Umum Kumala, Mambang, menjelaskan, dugaan kecurangan PPDB terjadi karena tidak adanya verifikasi berkas pendaftaran.

Loading...

“Verifikasi berkas itu sangat diperlukan untuk mencegah dugaan pemalsuan terhadap sertifikat atau piagam,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun proses verifikasi dilakukan secara online di website https://ppdb.bantenprov.go.id, hal ini tetap rawan terjadi kecurangan data yang diunggah oleh calon peserta didik baru.

“Banyak laporan bahwa sertifikat atau piagam penghargaan akademik maupun non-akademik dapat dibeli secara online dengan harga seratus ribu rupiah untuk kepentingan pendaftaran jalur prestasi,” ungkapnya.

“Ini jelas mencederai lembaga pendidikan dan nilai-nilai kejujuran yang seharusnya ditanamkan kepada peserta didik baru,” sambungnya.

Lebih lanjut, mambang menekankan, untuk menghindari kecurangan, perlu adanya transparansi terhadap sertifikat atau piagam yang digunakan sebagai pendaftaran PPDB.

“Transparansi tersebut bisa dilakukan dengan keterbukaan informasi publik di website resmi PPDB Provinsi Banten,” katanya.

Kumala juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk PPDB yang akan datang:

1. Ketika calon peserta didik ditolak karena salah mengunggah berkas pendaftaran, panitia PPDB segera melaporkan kepada pendaftar agar mereka bisa memperbaikinya dan mendaftar kembali.

2. Jika calon peserta didik ditolak karena nilai, segera tolak pendaftaran agar mereka bisa mencari sekolah lain dengan nilai yang lebih rendah.

Kumala berharap agar pendidikan sebagai lembaga mulia demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul, ke depan tidak lagi dinodai dengan segala bentuk kecurangan. (*/Nandi)

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien