Ibrohim Aswadi: Seleksi Komisaris PT PCM Cilegon Harus Berlandaskan Meritokrasi, Bukan Kedekatan
CILEGON – Pemerhati kebijakan publik, M. Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa proses seleksi Komisaris PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) harus berlandaskan prinsip meritokrasi agar mampu menghasilkan figur terbaik yang memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan perusahaan daerah.
Menurut Ibrohim, keberhasilan seleksi jabatan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya diukur dari siapa yang terpilih, tetapi juga dari kualitas proses yang dijalankan.
“Meritokrasi bukan sekadar slogan administratif, melainkan prinsip yang memastikan setiap individu dinilai berdasarkan kualitas, kapasitas, rekam jejak, dan kemampuannya,” ujar Ibrohim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai mekanisme seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia menjelaskan, jabatan komisaris memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola perusahaan, memberikan arah strategis, serta memastikan sistem pengawasan berjalan secara efektif.
Karena itu, proses pengisiannya harus mengedepankan kompetensi dan integritas calon yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Ibrohim menekankan bahwa kompetensi harus menjadi faktor utama dalam setiap proses penilaian.
Menurutnya, pertimbangan lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan seharusnya tidak menjadi dasar dalam menentukan kandidat yang akan menduduki jabatan strategis.
“Dalam sistem yang sehat, kompetensi harus menjadi faktor penentu utama, bukan kedekatan, preferensi personal, maupun pertimbangan di luar kepentingan perusahaan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa hasil seleksi yang baik harus memiliki legitimasi publik yang kuat. Legitimasi tersebut, lanjutnya, hanya dapat dibangun apabila seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang memadai mengenai proses penilaian.
“Setiap proses seleksi komisaris idealnya tidak hanya menghasilkan keputusan yang sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi publik yang kuat,” ujarnya.
Terkait hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang telah diumumkan, Ibrohim menilai perhatian dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, respons publik tersebut mencerminkan harapan agar setiap proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Pertanyaan yang muncul dari publik bukan bentuk penolakan terhadap hasil seleksi, melainkan refleksi dari kebutuhan akan akuntabilitas,” tuturnya.
Ibrohim menambahkan, transparansi justru menjadi elemen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan.
Semakin terbuka mekanisme dan metodologi penilaian yang digunakan, semakin kecil peluang munculnya spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Transparansi bukan ancaman bagi proses seleksi, melainkan instrumen yang memperkuat kredibilitas hasil seleksi itu sendiri,” katanya.
Ia menilai tantangan terbesar dalam proses seleksi komisaris BUMD saat ini bukan hanya menemukan kandidat yang memiliki kemampuan memadai, tetapi juga memastikan seluruh proses berlangsung berdasarkan sistem merit yang jelas dan terukur.
“Tantangan utama seleksi komisaris BUMD bukan hanya menemukan kandidat yang kompeten, tetapi memastikan keputusan yang dihasilkan benar-benar lahir dari sistem merit,” tegasnya.
Pada akhirnya, Ibrohim berharap jabatan komisaris PT PCM dapat diisi oleh figur yang mampu menjaga independensi, memiliki visi strategis, serta mengutamakan kepentingan perusahaan dan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“BUMD yang kuat tidak dibangun oleh figur yang dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, independensi, dan integritas,” pungkasnya.(*/ARAS)
