LEBAK – Akses terhadap situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mendadak terganggu setelah laman tersebut diduga diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Insiden ini menjadi sorotan karena konten yang muncul sempat menampilkan pesan bernuansa kritik terhadap kebijakan nasional.
Berdasarkan pantauan, pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 13.10 WIB, halaman situs DPRD Lebak tidak menampilkan informasi resmi seperti biasanya.
Sebaliknya, muncul tulisan terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, berisi permintaan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Dalam pesan tersebut, peretas menyampaikan sejumlah alasan, mulai dari kekhawatiran terhadap beban anggaran negara, potensi dampak ekonomi seperti inflasi, hingga risiko ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program.
Narasi yang ditampilkan juga menyinggung perlunya kebijakan yang dinilai lebih berkelanjutan dibanding program bantuan langsung.
Namun, kondisi laman berubah pada Senin (4/5/2026). Saat diakses kembali, situs DPRD Lebak sudah tidak dapat dibuka dan hanya menampilkan keterangan bahwa halaman tidak tersedia atau sedang dalam perbaikan.
Hal ini mengindikasikan adanya penanganan lanjutan terhadap gangguan sistem yang terjadi.
Peristiwa ini menambah daftar kasus gangguan keamanan digital pada situs lembaga publik.
Selain berdampak pada pelayanan informasi, kejadian tersebut juga memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data dan integritas sistem milik pemerintah daerah.
Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dalam mengakses informasi digital dan tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang muncul akibat gangguan atau peretasan sistem resmi. (*/Sahrul).
