JAKARTA – Anggota DPR RI inisial BY dilaporkan Ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Sebabnya, BY diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap korban M yang merupakan istri kedua.
Kuasa hukum korban, Srimiguna mengatakan korban sebelumnya sudah melaporkan kasus KDRT ke Polrestabes Bandung pada November 2022, namun belum ditindaklanjuti dan masih tahap penyelidikan. Pada April tahun ini, tim kuasa hukum melakukan follow up.
“Supaya ditindaklanjuti dan segera ditindaklanjuti karena mengingat sudah lama 5 bulan lebih belum proses ke penyidikan. Kemudian alhamdulillah Mei, tanggal 9 Mei laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena locus kejadiannya itu ada di tiga daerah, Depok, Bandung, dan Jakarta,” kata Srimiguna usai membuat laporan di ruang MKD DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Adapun pengaduan ke MKD merupakan upaya korban dalam mencari keadilan. BY dilaporkan dengan dugaan pelanggaran kode etik.
“Hari ini kami lakukan pengaduan tersebut, masalah yang dialami karena itu adalah hal yang terkait dengan etika moral seorang anggota dewan yang seharusnya tidak dilakukan. Hari ini kami melaporkan dan laporan kami baru aja diterima, ini tadi baru diterima,” kata Srimiguna.
Sementara itu untuk berkas-berkas pengaduan, tim kuasa hukum melampirkan surat kuasa, tanda pengaduan ke polres, identitas BY sebagai pelaku, surat nikah, hingga dokumen penarikan perkara dari Polrestabes Bandung ke Mabes Polri
“Itu yang kami sampaikan hari ini. Tapi bukti-bukti yang lain tentang visum, terus kemudian rekam medic, terus kemudian bukti-bukti adanya pemukulan-pemukulan, foto-foto, semuanya, nanti insyaallah akan kami sampaikan pada saat persidangan, klien kami pada waktunya akan menyampaikan pada saat persidangan,” kata Srimiguna.
Tim kuasa hukum berharap MKD dapat segera memproses aduan mereka terhadap BY secara terbuka.
“Intinya bahwa kami minta supaya MKD melakukan proses persidangan dengan tujuan semuanya terbuka, klien kami hadir bisa menceritakan apa permasalahannya. Tentang keputusan itu terserah kepada MKD. Intinya kami ya perlu mendapatkan keadilan bagi klien kami,” ujarnya.
Di sisi lain, tim kuasa hukum masih merahasiakan siapa sosok anggota dewan yang menjadi pelaku KDRT. Srimiguna sebatas menegaskan nama inisial, tanpa menyebutkan fraksi dan komisi di mana pelaku bertugas sebagai anggota DPR.
“Inisial ya hanya B. kami komisi tidak menyebutkan namanya juga tidak menyebutkan karena itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh kami buka. Itu rahasia kami. Kami hanya menyampaikan laporan ke MKD. Jadi teman-teman sabar menunggu nanti ada saatnya siapa itu yang sebenarnya,” kata Srimiguna. (*/Suara)
