JAKARTA – Berita tentang Presiden Jokowi mengantongi uang sebesar Rp 11.000 triliun di laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) lenyap alias dihapus.
Berita yang tayang di Setkab.go.id pada 26 November 2016 tersebut berjudul ‘Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 triliun’.
Meski di laman resmi sudah hilang, namun jejak berita tersebut di akun Twitter, @setkabgoid masih luput dihapus. Diakses Republika pada Jumat (6/8/2021), status akun @setkabgoid masih memajang berita tersebut. Hanya saja, ketika diklik muncul tulisan Not Found di tautan itu.
Di tautan berita itu, Jokowi mengaku, di kantongnya sudah ada data uang dalam jumlah besar. Menurut Jokowi, uang itu milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri begitu besar mencapai Rp 11.000 triliun.
“Yang hadir di sini saya hafal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Jokowi di acara sosialisasi pajak di Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2020) malam Wita.
Berita tentang Jokowi mengantongi belasan ribu triliun mendapat perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dikutip dari laman resmi, Kemenkominfo memberi klarifikasi berjudul ‘(Disinformasi) Pemerintah Jokowi Simpan Uang Rp 11.000 Triliun di Luar Negeri’.
Dalam narasi Kemenkominfo, dijelaskan telah beredar kabar di media sosial Facebook yang menyebutkan pemerintahan Jokowi menyimpan uang sebesar Rp 11.000 triliun di luar negeri.
Dalam postingan tersebut dimuat narasi ‘Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri 11.000 trilun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur dll’.
Ternyata, klaim bahwa pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang Rp 11.000 triliun di luar negeri adalah salah. Faktanya, hal tersebut merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri.
“Jika ditelisik lebih lanjut, Presiden Jokowi memang pernah menyinggung soal Rp 11.000 triliun. Ia mengklaim mengantongi data tersebut. Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan duduk perkara Rp 11.000 triliun. Ia mengatakan hal tersebut merupakan data aset yang dimiliki WNI di luar negeri,” demikian penjelasan Kemenkominfo. (*/Red/Net)
