Evaluasi Haji 2026: PP PERSIS Puji Kelancaran Armuzna, Beri 4 Catatan Kritis untuk 2027

BANDUNG – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) memberikan apresiasi tinggi atas kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah / 2026 Masehi.

Perbaikan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dan otoritas terkait dinilai berhasil mendongkrak kualitas layanan, terutama dalam memobilisasi jemaah di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

​Sekretaris Umum PP PERSIS, Dr. KH Haris Muslim, yang juga bertugas sebagai Musyrif Dini Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa indikator kesuksesan paling mencolok terlihat pada tertibnya pergerakan jemaah.

​”Secara umum pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dan sukses. Mobilisasi jemaah di Armuzna jauh lebih baik dan rapi dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar KH Haris.

​Ia memaparkan bahwa seluruh jemaah reguler sudah tiba di Arafah pada malam 9 Zulhijah.

Sementara itu, jemaah yang mengambil jalur program Tarwiyah juga telah sampai sebelum waktu Zuhur, sehingga rukun utama wukuf dapat terlaksana dengan sempurna.

​Kelancaran luar biasa juga terjadi pada skema mabit (bermalam) dan murur (melintas) di Muzdalifah.

​”Pada pukul 07.00 pagi tanggal 10 Zulhijah, Muzdalifah sudah bersih (clear). Seluruh jemaah sudah bergerak menuju Mina. Ini capaian yang jarang terjadi di musim-musim haji sebelumnya,” tambahnya.

​Selain faktor mobilisasi, PP PERSIS mengapresiasi pengelolaan dam (denda) atau hadyu yang jauh lebih akuntabel. Tercatat sekitar 150 ribu jemaah Indonesia memanfaatkan sistem resmi Adahi yang dikelola Pemerintah Arab Saudi.

​”Lewat Adahi, penyembelihan dam menjadi lebih tertib, terkontrol, dan memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan syariat Islam pada waktu yang telah ditentukan,” jelas KH Haris.

​Meski sukses besar, KH Haris menegaskan ada beberapa evaluasi krusial yang wajib dibenahi demi menyongsong musim haji 2027 mendatang:

• ​Hindari Fikih Tasahul (Menggampangkan): Haris mengingatkan agar penerapan konsep fikih taisir (kemudahan) tidak bergeser menjadi fikih tasahul—yaitu kecenderungan mencari jalan pintas tanpa alasan syar’i yang kuat. Keringanan ibadah harus tetap didasarkan pada kondisi darurat nyata, seperti faktor kesehatan dan usia jemaah.
• ​Evaluasi Skema Tanazul: Kebijakan memulangkan jemaah ke hotel saat hari tasyrik untuk mengurai kepadatan tenda di Mina dinilai baik secara konsep. Namun di lapangan, jemaah tetap menghadapi tantangan berat karena harus berjalan kaki cukup jauh menuju Mina untuk melakukan ibadah utama.
• ​Perketat Istitha’ah Kesehatan: Walau skrining kesehatan tahun ini lebih ketat, masih ada jemaah dengan risiko tinggi (risti) yang lolos ke Tanah Suci. Hal ini memicu lonjakan beban layanan kesehatan selama operasional haji. Ke depan, proses ini harus dilakukan lebih cermat.
• ​Penguatan Manasik Petugas Haji: Petugas tidak boleh hanya mahir secara administratif, tetapi wajib memiliki pemahaman fikih haji yang matang serta penguasaan medan riil di Makkah, Madinah, dan Armuzna.

​Menyambut langkah pemerintah yang memulai persiapan haji 2027 lebih awal—termasuk seleksi petugas—PP PERSIS berharap pembekalan petugas haji difokuskan pada penguatan mental, kerja sama tim, dan pemahaman ritual ibadah.

​”Petugas haji adalah ujung tombak. Mereka harus dibekali wawasan manasik yang kuat dan pemahaman kondisi lapangan yang matang agar bisa memberikan pendampingan yang tepat saat jemaah menghadapi situasi darurat,” pungkas KH Haris optimis.***