JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, penurunan harga tes PCR tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menduga kebijakan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan.
“Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali,” ujar Wana melalui keterangan tertulis pada Ahad, 31 Oktober 2021.
Wana menyatakan, pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Koalisi melihat bahwa penurunan harga seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya.
“Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi,” ucap Wana.
Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. “Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga,” kata Wana.
Berdasarkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp 99,5 triliun.
Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen. Dari kondisi tersebut, menurut koalisi, sebenarnya pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat.
Koalisi pun mendesak agar pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif tes PCR beserta dengan besaran persentasenya.
“Dan pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat,” ujar Wana. (*/Tempo)
