KPAI Ajak Masyarakat Tak Tonton TV Tampilkan Saipul Jamil

JAKARTA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengajak masyarakat agar tak menonton tayangan yang menampilkan mantan narapidana kasus pencabulan, Saipul Jamil. Menurutnya, gerakan tersebut bakal membuat Saipul Jamil tak akan laku di dunia hiburan.

“Kita enggak usah nonton. Ketika dia muncul di TV langsung saja ganti channel-nya, kita boikot oleh masyarakat. Maka dia enggak laku di dunia hiburan. Atau dia tampil di YouTube juga,” kata Retno dalam sebuah video di kanal YouTube miliknya, yang sudah diizinkan untuk dikutip, Minggu (5/9).

Retno menyebut Saipul Jamil telah memberikan contoh tak baik kepada masyarakat secara luas karena terlibat kasus pencabulan hingga kasus suap. Mantan suami Dewi Persik itu pun mendekam di penjara sejak 2016 lalu.

Menurutnya, media harus memakai perspektif perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya media tak menampilkan Saipul Jamil karena telah menjadi contoh tak baik bagi masyarakat.

“Sekali lagi berharap kepada media tak memberi ruang. Namun, bila memberikan ruang, harus beri catatan dia pernah melakukan pencabulan,” ujarnya.

Petisi boikot Saipul Jamil tampil di TV dan Youtube yang termuat di situs Change.org, sudah ditandatangani oleh 324.995 orang. Petisi yang digagas akun Lets Talk and Enjoy ini ditujukan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Mengapa bisa mantan narapidana pencabulan anak diusia dini masih bisa tampil dan disambut meriah ketika keluar dari penjara?” tulis sang penggagas petisi di situs Change.org, dikutip Minggu (5/9).

Selain ke KPI, petisi boikot Saipul Jamil juga ditujukan kepada seluruh stasiun televisi. Mereka tak ingin Saipul Jamil wara-wiri di industri hiburan lagi. Mereka menilai tampilnya Saipul Jamil di televisi akan berdampak buruk bagi korban pencabulan.

“Berbagai stasiun tv akan banyak yang mengundang demi rating semata. Sementara korban masih bergumul dengan trauma dan rasa takutnya.” lanjut petisi tersebut.

Redaksi telah mencoba menghubungi Ketua KPI Agung Suprio melalui pesan singkat mengenai petisi tersebut. Namun, sampai berita ini diturunkan belum merespons.

Sementara Komisioner KPI Mimah Susanti mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait petisi tersebut. Ia mengklaim KPI tengah mempersiapkan tanggapan resmi mengenai hal ini.

“Karena sedang dipersiapkan tanggapan KPI soal ini,” kata Mimah. (*/CNN)

Demokrat
Royal Juli