JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memastikan pelayanan administrasi dan pembinaan bagi calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan.
Meski sejumlah infrastruktur perkantoran mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan dan potensi gempa susulan, Kemenhaj telah mengaktifkan skema pelayanan darurat demi menjamin kebutuhan jemaah tetap terpenuhi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa keselamatan jemaah dan petugas adalah prioritas utama, namun hak pelayanan masyarakat tidak boleh terputus dalam situasi krisis sekalipun.
“Kami mengimbau para calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh. Jika gedung kantor operasional kami dinilai belum aman atau berisiko akibat kerusakan gempa, jajaran kami telah diinstruksikan untuk membuka layanan darurat di titik-titik posko yang aman serta memaksimalkan saluran komunikasi jarak jauh via telepon dan layanan daring,” terang Teguh di Jakarta, Jum’at (21/8/2026).
Demi menjaga kelancaran layanan di lapangan, Kemenhaj segera mengalihkan operasional kantor yang terdampak kerusakan ke tenda-tenda darurat atau posko layanan terdekat yang telah dinyatakan aman oleh otoritas terkait.
Jemaah yang memerlukan informasi maupun penyelesaian berkas diarahkan untuk memanfaatkan saluran telepon darurat dan hotline resmi yang terus disiagakan oleh petugas setempat.
Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh sistem basis data jemaah tersinkronisasi secara digital dan terpusat, sehingga seluruh data penting dipastikan tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses untuk kelanjutan proses haji.
“Prinsip kami jelas, bencana tidak boleh memutus hak pelayanan masyarakat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk proaktif menjemput bola, memantau kondisi calon jemaah di pengungsian, dan memastikan setiap kendala administrasi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen saat gempa dapat segera kami tangani secara fleksibel dan terpadu tanpa membebani jemaah,” pungkas Teguh.
Berdasarkan laporan dan pemantauan petugas di Kabupaten Manggarai, koordinasi administrasi di wilayah Reo tetap diupayakan secara maksimal bersama petugas di Ruteng dengan skema kerja dari lokasi pengungsian, meski sempat menghadapi tantangan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik berkala.
Seluruh dokumen penting, termasuk berkas pelimpahan porsi calon jemaah estimasi keberangkatan 2027, telah berhasil diunggah ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebelum bencana terjadi.
Sementara itu, di Kabupaten Nagekeo, pelayanan haji tetap dibuka normal dengan memanfaatkan rumah warga terdekat sebagai posko sementara seiring pembersihan kantor sewa yang terdampak.
Petugas di lapangan tetap melakukan prosedur pelayanan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi serta menerapkan protokol keselamatan yang ketat jika gempa susulan kembali terjadi.
Kemenhaj mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji di Flores dan sekitarnya, untuk terus memantau informasi resmi dari Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota setempat serta selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga di tengah situasi darurat yang terjadi.***
