JAKARTA – Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengapresiasi keputusan Pengurus PWI Pusat yang menganulir calon penerima Anugerah Kebudayaan 2022 yaitu Walikota Bekasi Rahmat Effendi, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan PWI Pusat tersebut dinilai positif sebagai upaya menegakkan marwah dan martabat PWI sebagai organisasi wartawan profesional.
Apresiasi atas Keputusan Pengurus PWI Pusat itu merupakan salah satu keputusan pada rapat awal tahun 2022 pengurus DK-PWI, Selasa (11/1/2022) siang, yang berlangsung melalui aplikasi Zoom.
Rapat dipimpin Sekretaris DK PWI, Sasongko Tedjo, dihadiri Ilham Bintang (Ketua) serta anggota, diantaranya Asro Kamal Rokan, Nasihin Masha, Raja Pane, Tri Agung, dan Rosianna Silalahi.
Rapat berlangsung 90 menit, membahas juga rencana penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari 9 Februari tahun ini.
DK-PWI mengharapkan semua pihak, panitia maupun peserta mentaati protokol kesehatan secara ketat supaya HPN tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.
Atas pertimbangan mencegah penularan varian baru Omicron meluas, panitia HPN hendaknya membatasi jumlah undangan atau peserta perwakilan dari daerah.
Beberapa kegiatan dapat diselenggarakan secara daring, paling tidak secara hybrid — kombinasi daring dan luring.
“Secara rinci dan mendalam mengenai semua penghargaan PWI akan dibahas bersama dengan pengurus PWI Pusat dalam forum evaluasi secara menyeluruh setelah penyelenggaraan HPN,” ujar
“DK PWI akan merekomendasikan penghargaan kepada tokoh pers, yang berprestasi dalam memperjuangkan kemerdekaan pers, menjadi teladan, dan inspirasi masyarakat pers. Juga kepada anggota masyakarat, baik kepada individu atau kelompok yang berprestasi tingkat nasional maupun internasional, yang karya-karyanya memberi manfaat pada masyarakat,” pungkas Sasongko. (*/Red)
