TANGERANG – Semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi politik semakin digelorakan para elite nasional dalam beberapa hari terakhir ini. Setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat sejarah perjuangan pribumi melawan kolonialisme penjajah, kini giliran tokoh buruh Mohammad Jumhur Hidayat yang menyerukan persatuan gerakan buruh untuk melawan kebijakan masuknya tenaga kerja asing (TKA).
Terkait kebijakan tenaga kerja asing (TKA), pemerintahan sekarang ini dinilai begitu mudah mendatangkan TKA dengan minimnya seleksi serius.
TKA yang masuk ke Indonesia tanpa kualitas itu, ditenggarai bukan semata-mata untuk bekerja, tapi bisa jadi terlatih sebagai mata-mata dan intelijen untuk masuk ke berbagai pelosok daerah, hutan dan pertambangan, yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia di masa depan.
“Secara bisnis, mendatangkan TKA padahal pekerja lokal mampu dan dengan biaya jauh lebih murah adalah perbuatan tolol. Yang boleh melakukan ketololan seperti ini, dalam tanda kutip, adalah negara. Karena untuk ekspansi dan infiltrasi sebuah negara bisa mengeluarkan uang berapapun demi kejayaannya. Oleh karena itu KSPSI harus melawan kebijakan sontoloyo terkait TKA ini. Mudah-mudahan kebijakan sontoloyo ini bisa kita akhiri dengan kuatnya organisasi kita. Hidup buruh, hidup pekerja, hidup serikat!” ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Jumhur Hidayat saat pidato membuka Konferdalub KSPSI Provinsi Banten di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, Rabu (18/10/2017) lalu.
Dalam kegiatan bertema “Silaturahmi dan Napak Tilas Pinisepuh Serikat Pekerja Provinsi Banten” itu, dia memaparkan situasi Indonesia yang semakin memburuk, dengan indikator kemiskinan meningkat, ekonomi mandek yang berakibat PHK dan daya beli yang turun serta pertumbuhan yang hanya di angka 5%. Penopang pertumbuhan ekonomi hampir 60% disokong belanja masyarakat. Sehingga bila daya beli rendah maka konsumsi lemah akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi turun.
Banyak kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan harapan kaum buruh. Kebiasaan berdiskusi tentang pengupahan secara intensif antara buruh, pengusaha dan pemerintah, kini dipatok dari pusat dengan PP 78/2015 berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Dewan Pengupahan Daerah di berbagai tempat tidak berfungsi.
“Saya kecewa ada tuduhan buruh main otot sehingga nggak usah ada diskusi, dewan pengupahan dan lain-lain. Ini sangat menyinggung perasaan kita. Jangan dikira buruh hanya ingin menuntut tinggi. Buruh untuk PHK massal pun siap berdiskusi, apalagi soal upah dan sebagainya. Bahwa ada ketegangan dalam berdiskusi itu biasa, itulah demokrasi. Masa di DPR boleh gontok-gontokan negosiasi dan berunding, tapi di level bawah tak boleh ada demokrasi!” imbuhnya.
Dalam Konferdalub KSPSI Provinsi Banten kali ini, tampak hadir Kadisnaker Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Dandim Tangerang, Kapolresta Tangerang, Ketua Apindo Banten Ismail, Ketua DPD KSPSI dari 7 kabupaten/ kota se-Banten, perwakilan berbagai serikat pekerja, FKPPI, sesepuh buruh Banten Yusuf Makatita, Ketua Panitia Dedi Sudrajat, Sekretaris Kusna, Ketua Panitia Pengarah Teguh Priyatno dan Sekretaris Nurkholis dan ratusan peserta lainnya.
“Saya agak gagap kalau kaum buruh pertemuan di hotel, biasanya di tempat agak-agak hangat. Tapi gak apa-apa, walau dingin tapi hati tetap bergejolak untuk perbaikan masa depan kita. Semoga kepemimpinan baru dapat memelihara semangat perjuangan teman-teman. Tidak boleh pimpinan organisasi pergerakan menahan semangat untuk bergerak, harus terdepan tak boleh abai atas apirasi anggota, PUK, DPC, DPD dan seterusnya. Tugas kita memastikan melayani anggota dan mengantisipasi situasi sekarang yang tak kondusif bagi buruh,” ujar mantan aktivis mahasiswa ’80-an itu seraya tetap membakar semangat kaum buruh. (*/Red)
