JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi mengeluarkan ketetapan hukum terkait penggunaan rokok elektrik atau vape.
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menyatakan bahwa tidak hanya penggunaan vape yang dilarang, melainkan seluruh rantai bisnisnya mulai dari produksi hingga perdagangan dinyatakan haram.
Keputusan tersebut disahkan di Jakarta pada 6 November 2026 oleh pimpinan MUI, yaitu:
- Ketua Bidang Fatwa: Asrorun Niam Sholeh
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa: KH Aminuddin Yaqub
- Ketua Umum MUI: KH Anwar Iskandar
- Sekretaris Jenderal MUI: Buya Amirsyah Tambunan
MUI menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kemaslahatan umat, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok elektrik.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” tulis isi surat ketetapan tersebut seperti dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Secara khusus, fatwa ini menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang bersifat adiktif dan memiliki risiko serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh penggunanya.
Fatwa ini mencakup beberapa poin krusial terkait keberadaan rokok elektrik di Indonesia:
- Larangan Aktivitas Bisnis: Aktivitas memproduksi serta memperjualbelikan perangkat maupun cairan vape berstatus hukum haram.
- Penyalahgunaan Narkotika: Penggunaan vape sebagai media untuk mengonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya tetap berstatus haram.
- Rekomendasi Undang-Undang: MUI mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan undang-undang yang melarang peredaran vape.
- Sanksi Tegas: MUI mendorong adanya sanksi tegas guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah pengendalian yang cepat dan efektif terhadap peredaran produk ini agar masyarakat terhindar dari paparan bahaya yang ditimbulkan.***
