JAKARTA – Pemberian grasi kepada terpidana kasus ‘korupsi yang juga mantan Gubernur Riau, Annas Maamun mengikis komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan ‘korupsi.
“Makin miris melihat sikap Presiden atas komitmen terhadap pemberantasan ‘korupsi,” ucap pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/11).
Hal itu makin miris dengan sikap Jokowi yang menolak menerbitkan Perppu KPK. Pemberian grasi ini pun makin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tak serius memberantas ‘korupsi.
“Kini Presiden menerbitkan grasi terhadap terpidana ‘korupsi. Alasannya sederhana, tak pakai njelimet. Satu karena pertimbangan MA dan kedua alasan kemanusiaan,” kata Ray.
Alasan pertimbangan MA yang disampaikan Jokowi terkesan mengalihkan beban tanggung jawab presiden terhadap pemberian grasi. Sebab alasan tersebut memang menjadi syarat umum dalam memberikan grasi.
Yang makin mengherankan adalah soal kemanusiaan. Ray mempertanyakan apakah pemberian grasi hanya karena alasan sakit.
“Bagaimana dengan jenis kejahatan yang dilakukan seorang terpidana? Apakah kejahatan ‘korupsi sesuatu yang bisa dimaafkan?” tanyanya. (*/RMOL)
