Usung Tiga Strategi Besar, Wamenhaj Dahnil Targetkan Perbaikan Radikal Tata Kelola Haji Indonesia
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) bersiap melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem penyelenggaraan haji.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmennya bersama Menteri Haji Irfan Yusuf (Gus Irfan) untuk melakukan langkah revolusioner dan radikal demi mengembalikan hak-hak jemaah.
Di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, Kemenhaj RI telah memetakan tiga tahapan strategi utama: jangka pendek, menengah, dan panjang.
1. Jangka Pendek: “Sukses Ritual” dan Pangkas Ongkos Haji hingga Rp6 Juta
Fokus utama dalam jangka pendek adalah menata ulang tata kelola pelayanan haji agar berjalan lancar, tertib, dan bersih.
Dahnil menekankan bahwa indikator kesuksesan tahap ini adalah bebasnya seluruh proses—mulai dari keberangkatan, pemondokan, transportasi, konsumsi, layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), kesehatan, hingga pemulangan—dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente.
“Kami pangkas mark-up yang tidak seharusnya, misal di konsumsi, pemondokan, dan lainnya, sehingga penurunan ongkos haji signifikan bisa dilakukan. Total selama dua tahun ini, [ongkos] turun 6 juta rupiah,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Sabtu, (16/5/2026).
Ia mengakui langkah ini tidak mudah karena harus berhadapan dengan “kartel haji” yang selama ini diuntungkan oleh kesemrawutan sistem.
Namun, Kemenhaj berkomitmen penuh untuk melawannya demi keadilan jemaah.
2. Jangka Menengah: Urai Antrean 5,7 Juta Jemaah dan Reformasi BPKH
Untuk jangka menengah, Kemenhaj fokus membenahi waktu tunggu (antrean) haji yang saat ini mencapai 5,7 juta orang.
Pemerintah telah memulai sistem antrean berkeadilan, di mana masa tunggu kini disamaratakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia—menghapus ketimpangan masa tunggu yang sebelumnya bahkan ada yang mencapai 49 tahun.
Perubahan ini dilakukan berdasarkan formula pembagi jumlah waiting list, bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk Muslim di suatu wilayah.
Meski sudah terpangkas, Presiden Prabowo Subianto menilai angka 26 tahun masih terlalu lama.
Oleh karena itu, reformasi keuangan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kunci utama.
Transparansi Penuh: Jemaah berhak mengetahui secara pasti kondisi dan peruntukan dana mereka.
Amandemen UU: Memanfaatkan momentum perubahan undang-undang pengelolaan keuangan haji untuk menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel.
Putus Mata Rantai Merugikan: Menghentikan praktik-praktik eksploitasi yang sering kali mengatasnamakan umat.
3. Jangka Panjang: “Sukses Peradaban dan Keadaban”
Pada tahapan pamungkas, Dahnil mencanangkan transformasi haji yang tidak lagi sekadar berkutat pada masalah ritual, logistik, atau isu ekonomi semata.
Target jangka panjang Kemenhaj adalah membawa ibadah haji pada dampak kemabruran sejati.
Tujuan akhirnya adalah melahirkan jemaah yang memiliki kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial yang kuat, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam meninggikan keadaban dan peradaban bangsa Indonesia.
Komitmen Penuh dari Kepala Negara
Menutup pernyataannya, Dahnil meminta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dalam mengemban tugas berat ini.
Ia merasa optimis karena langkah radikal ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo.
“Pekerjaan yang tak mudah. Tapi saya dan kawan-kawan harus mulai. Dukungan serta komitmen Presiden Prabowo Subianto sangat meringankan langkah kami. Kami yakin, a billion steps begin with one step. Perlahan memang, tapi kami yakin berada di jalur yang benar,” pungkasnya. (*/Red/MCH-2026)
