KTT Asean, G20, dan Perubahan Politik Jokowi untuk Siap Lengser

 

Oleh: Dr. H Syahganda Nainggolan, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle

Alhamdulillah Jokowi telah memastikan bahwa dia akan lengser 2024 dan kembali ke Solo.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, (13/11/2022) dalam judul “Jokowi Beber Rencana Setelah Lengser: Pulang Ke Solo Jadi Rakyat Biasa”.

Mengutip wawancara Jokowi dengan The Economist, majalah ekonomi terbesar di eropa, selain lengser, Jokowi juga akan menjadi aktivis lingkungan.

Pernyataan Jokowi ini sangat penting bagi kita sebagai pegangan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pendukungnya selama ini, melalui isu perpanjangan jabatan maupun isu presiden 3 periode telah ditepis oleh Jokowi.

Kita dapat menghentikan kecurigaan kita pada Jokowi sebagai “mastermind” isu perpanjangan selama ini, dan dapat mengalihkan tuduhan kepada orang-orang terdekatnya, jika isu tersebut muncul lagi nantinya.

Perubahan sikap Jokowi ini mungkin terkait dengan aktivitas internasional Jokowi hari-hari ini yang terlalu berat, baik dalam skala Asean maupun G20.

Jokowi dalam KTT Asean dan selanjutnya sebagai Ketua Asean telah menunjukkan sikap keras terhadap rezim junta Militer Myanmar, karena bulan lalu Asean tidak membolehkan wakil Junta hadir kecuali dihadiri juga oleh pihak oposisi, dalam bahasan batas akhir dialog Junta dan oposisi.

Myanmar mengutuk pemerintah Indonesia sebagai “anjing peliharaan” Amerika (CNBC Indonesia, 28/10/22). Dengan berubahnya sikap Jokowi yang semula ragu mengutuk Junta di sana, Asean akhirnya mayoritas dalam genggaman mainstream global order, yang menghargai demokrasi dan anti pelanggaran HAM.

Pergumulan kedua Jokowi soal demokrasi terkait dengan Putin. Pada bulan Agustus (19/8/2022), Jokowi melakukan “self claim” bahwa Putin akan hadir pada G20. Padahal kedutaan besar Rusia di Jakarta maupun sekretaris/jubir Putin tidak memberikan informasi itu.

Setidaknya jika kita merujuk pada media yang memberitakannya, Jokowi sepertinya sangat berharap Rusia hadir.

Bahkan, Jokowi mengambil risiko pergi ke Ukraina dan lalu ke Rusia tempo hari untuk mengundang Putin, selain Zelensky, presiden Ukraina.

Namun, seiring waktu, dengan tekanan barat yang tidak menghendaki kehadiran Putin di G20 Bali, Jokowi terkesan tidak kecewa. Setidaknya tidak diungkapkan oleh Jokowi atau jika merujuk pada statemen LBP bahwa tidak masalah jika tidak ada Komunike Pemimpin Dunia di G20 (CNBC Indonesia, 12/11/22).

MTQ Pemkot

Myanmar dan Rusia adalah sekutu Peking/RRC. Sikap Jokowi yang terkesan berubah penting dicatat karena selama ini Jokowi menjadi “anak emas” RRC.

Bahkan, sampai detik-detik terakhir sebelum G20, Jokowi berharap KCIC (Kereta Cepat Jakarta China) Bandung-Jakarta dapat diresmikan Xi Jin Ping, di sela kunjungannya ke Indonesia.

Kita bersyukur melihat Jokowi berubah ke arah blok global order yang mementingkan demokrasi dan HAM.

Namun, Jokowi tidak bisa terlalu lama di tengah. Sebab, China dan Rusia pasti akan mengevaluasi posisi Jokowi terhadap afiliasinya selama ini.

Spekulasi pertama yang terlihat adalah batalnya rencana Xi Jin Ping untuk meresmikan projek kereta cepat pertama di Asean ini. Bukan hanya tidak meresmikan, isu kereta cepat saat ini malah sudah kehabisan dana operasional, sehingga projek akan mangkrak, jika tidak ada suntikan negara kita.

Padahal selama ini, pemerintah China berencana memberikan bantuan besar tanpa risiko APBN kita.

Spekulasi kedua adalah kemungkinan Indonesia tidak akan dimasukkan dalam BRICS, sebuah persekutuan negara ekonomi alternatif. Padahal, selama ini Indonesia mempunyai kesempatan untuk bisa bergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South of Africa), sehingga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam global order.

Penutup

KTT Asean dan G20 membawa perubahan sikap Jokowi atas isu perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi telah mengatakan akan lengser dan menjadi pecinta lingkungan, pada tahun 2024.

Padahal selama ini Jokowi mengapresiasi kelompok-kelompok anti demokrasi, yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan dan atau 3 periode Jokowi sebagai bagian demokrasi.

Dalam hubungannya dengan Myanmar dan Putin, Jokowi telah memperlihatkan sikap anti kekerasan, khusus soal Putin, setidaknya tidak mengatakan kecewa atas ketidakhadiran Putin di forum G20 Bali.

Kita berharap Indonesia dapat berperan besar dalam G20. Selain sebagai “event organazer”, Indonesia dapat membicarakan keadilan tatanan global dan solidaritas.

Paska pandemi seluruh dunia yang mengharapkan adanya order global, dan selama ini dikuasi oleh barat dengan perspektif barat sentris, ke arah dunia yang multipolar dan menekankan kebersamaan.

Semoga Jokowi benar-benar pro demokrasi dan lalu mengkoreksi berbagai kebijakannya yang selama ini terlalu banyak melakukan kriminalisasi ulama, aktifis politik dan tokoh-tokoh lingkungan. ***

Adam