Diduga Tak Kantongi Izin, Mahasiswa Desak Pemprov Banten dan APH Tindak Tambang Galian C di Pagelaran

PANDEGLANG — Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menyoroti aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C) di Kampung Tarogong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Mereka mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) turun langsung memeriksa kelengkapan perizinan operasional tambang tersebut.
Berdasarkan penelusuran lapangan kelompok mahasiswa tersebut, aktivitas pengerukan di lokasi itu diduga belum mengantongi izin usaha pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain persoalan administrasi, mahasiswa juga menyoroti ketiadaan papan informasi proyek di area penambangan.
Papan informasi yang lazimnya memuat identitas perusahaan, nomor Izin Usaha Pertambangan (IUP), luas wilayah, hingga masa berlaku izin tidak ditemukan di lokasi.
Kondisi ini dinilai memicu tanda tanya di tengah masyarakat terkait legalitas, standar keselamatan kerja, serta pengawasan dari instansi berwenang.

Koordinator Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang, Tb. Ahmad Jaelani Maulidas, menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian serius guna mencegah potensi kerusakan ekosistem maupun risiko bencana alam seperti tanah longsor.
Selain dampak lingkungan, aktivitas pertambangan yang tidak tercatat secara resmi juga dikhawatirkan merugikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
”Kami memandang persoalan ini sebagai bentuk keresahan publik yang harus segera direspons. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan memastikan keabsahan perizinan aktivitas pertambangan tersebut,” ujar Tb. Ahmad Jaelani dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan wajib tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Menurutnya, proses verifikasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran hukum.
”Jika hasil pemeriksaan instansi terkait nantinya membuktikan adanya aktivitas tanpa izin, tentu harus ada langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pun pihak yang terlibat di lapangan maupun di balik operasionalnya harus dimintai pertanggungjawaban demi menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Atas temuan lapangan tersebut, Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menyampaikan tiga poin desakan kepada instansi terkait:
- Pemeriksaan dan Penertiban: Mendesak Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM untuk segera memeriksa legalitas dan menghentikan aktivitas pertambangan di Desa Margasana apabila terbukti tidak memiliki izin resmi.
- Penegakan Hukum Transparan: Meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menindaklanjuti secara transparan jika ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam tata kelola pertambangan di wilayah tersebut.
- Penyelidikan Menyeluruh: Mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila aktivitas tersebut terbukti melanggar ketentuan pidana pertambangan.
Gerakan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak pengelola tambang di lokasi tersebut serta Dinas ESDM Provinsi Banten guna mendapatkan keterangan berimbang terkait status perizinannya.***


