PANDEGLANG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Program Pembangunan Pedesaan Tertinggal (P3T), yang saat ini tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari Organisasi Kemahasiswaan, Akademisi dan Ormas lainnya di Pandeglang. Kali ini, giliran aktivis GPS Banten yang angkat bicara soal kasus P3T tersebut.
Sekjen GPS Banten, Ahmad Khotib mengatakan, kasus P3T yang saat ini tengah diungkap oleh pihak Kejari, yang diduga ada keterlibatan sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Pandeglang sangat menarik perhatian publik. Soalnya, lembaga Legislatif menjadi harapan besar bagi masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah.
“Dengan telah diperiksanya sejumlah anggota DPRD Pandeglang oleh Kejari dalam kasus P3T, hal itu menyulut perhatian masyarakat Pandeglang. Maka kita selaku pemerhati, harus mengawal kasus P3T yang sedang ditangani pihak Kejari itu,” ungkap Hotib, Jumat (2/3/18)
Kata dia, terkait kasus P3T yang diduga ada keterlibatan sejumlah anggota Legislatif Pandeglang, maka hal itu sama dengan penghianatan terhadap masyarakat Pandeglang. Bagaimana tidak kata Hotib, DPRD yang seharusnya menjadi pengawas atau mata bagi masyarakat, malah menjadi penghianat yang diduga ikut memeras pengusaha dengan dalih kordinasi atau pelicin, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya suatu pekerjaan.
“Untuk itu kami dari Gps Banten akan mengawal melalui surat permohonan perkembangan hasil penyidikan kepada Kejari Pandeglang, yang akan kami layangkan dalam setiap dua pekan sekali sampai permasalahan tersebut bisa dituntaskan,” katanya.
Lanjutnya, pihak Kejari harus serius dalam mengungkap kasus P3T tersebut, usut kasus itu sampai ke akar-akarnya, karena ia menduga ada dalang dibalik program P3T yang sengaja ingin meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni.
“Saya harapkan Kejari tidak main-main dalam mengungkap kasus P3T itu. Karena hal ini sudah mencedrai konstitusi dan masyarakat Pandeglang,” tegasnya.
Hotib menambahkan, pihak penegak hukum jangan pernah pandang bulu dalam menindak tegas oknum pejabat atau oknum anggota legislatif yang telah melawan hukum. Jadikan hukum sebagai panglima di Negeri ini, tumpas tindakan kejahatan yang merongrong perekonomian Negara, karena pada sejatinya perilaku koruptif itu menjadi penyakit dan musuh besar bagi masyarakat dan bangsa ini.
“Kami akan kawal kasus P3T yang sedang ditangani Kejari itu, karena kami tidak mengharapkan pihak kejaksaan setengah hati dalan menangani kasus itu. Kami tegaskan bongkar kasus dugaan korupsi P3T sampai ke akar-akarnya, apa lagi diduga ada keterlibatan sejumlah anggota DPRD Pandeglang, maka dari itu harus diusut sampai tuntas,” tambahnya. (*/Achuy)
