PANDEGLANG – Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melihat kembali kondisi pertanian dan kehidupan para petani.
Sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama di Banten, besarnya potensi pertanian Pandeglang dinilai harus diimbangi dengan kebijakan yang memberikan kepastian serta kesejahteraan nyata.
Ketua DPC GMNI Pandeglang periode 2026–2028, Bung Abdul Aziz Zulfikar, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak boleh hanya diukur dari kuantitas hasil panen semata.
”Jangan hanya menghitung berapa ton padi yang dihasilkan petani. Pemerintah juga harus menghitung berapa biaya yang mereka keluarkan, berapa harga yang mereka terima, dan apakah hasil bertani mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka,” ujar Abdul Aziz, Kamis, (24/9/2026).
Menurutnya, persoalan pertanian di Pandeglang tidak sebatas masalah produksi, melainkan mencakup akses subsidi pupuk dan benih, perbaikan irigasi, perlindungan lahan, penerapan teknologi, hingga kepastian pasar.
”Petani jangan hanya dicari ketika pemerintah membutuhkan narasi ketahanan pangan. Ketika petani membutuhkan irigasi, sarana produksi, akses pasar, dan perlindungan terhadap lahannya, pemerintah juga harus hadir,” tegasnya.
GMNI Pandeglang meminta Pemkab Pandeglang memastikan program pertanian tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, melainkan membawa dampak langsung yang dirasakan petani di lapangan.
Keberpihakan tersebut harus tecermin nyata dalam kebijakan, alokasi anggaran, penyediaan infrastruktur, serta aplikasinya agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap musim tanam.
Selain itu, Abdul Aziz menyoroti ancaman terhadap lahan pertanian produktif yang terus tergerus.
Ia mendesak pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas agar pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup petani.
Melalui momentum Hari Tani Nasional 2026, DPC GMNI Pandeglang mendorong Pemkab Pandeglang untuk mengambil langkah konkret:
- Memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
- Memperbaiki jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian.
- Memastikan kemudahan akses terhadap sarana produksi.
- Memperkuat posisi tawar petani dalam pemasaran hasil panen.
- Membuka evaluasi publik terkait program dan anggaran sektor pertanian.
”Hari Tani jangan hanya menjadi seremoni tahunan. Ukuran keberpihakan pemerintah bukan seberapa sering petani dipanggil ke acara, tetapi seberapa jauh kebijakan pemerintah mampu membuat petani hidup lebih layak dan memiliki masa depan dari tanah yang mereka garap,” pungkas Abdul Aziz.***
