SERANG – Sebagai upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan. LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat-Banten bekerjasama dengan Universitas Primagraha (UPG) menggelar Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Bimtek PPKPT).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pimpinan perguruan tinggi di wilayah Banten untuk memperkuat pemahaman sekaligus komitmen dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus.
Rektor Universitas Primagraha Romli Ardie mengatakan, perguruan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang unggul secara akademik. Kampus juga memiliki tanggung jawab dalam membangun karakter, integritas, serta budaya akademik yang sehat dan berkeadilan.
Menurutnya, lingkungan kampus harus menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi hingga bentuk kekerasan lainnya.
“PPKPT harus kita pandang bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan kita sebagai pimpinan perguruan tinggi,” kata Romli.
Ia menilai, penanganan kekerasan tidak cukup hanya dengan membuat aturan atau membentuk tim. Yang lebih penting adalah membangun budaya pencegahan, mendorong keberanian untuk melapor, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, adil dan objektif.
Romli juga menekankan lima hal yang perlu diperkuat perguruan tinggi, yakni komitmen pimpinan, sistem pencegahan, mekanisme pelaporan dan penanganan, kapasitas sumber daya manusia, serta jejaring dan kolaborasi antarperguruan tinggi swasta.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada diskusi maupun pemenuhan dokumen. Lebih jauh, PPKPT harus menjadi gerakan bersama untuk menciptakan suasana kampus yang saling menghormati dan menghargai.
“Keberhasilan PPKPT bukan hanya dapat dilihat dari berapa banyak kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan atau berapa banyak dokumen yang telah kita susun. Keberhasilannya tercermin dari terbangunnya budaya kampus yang menghormati martabat setiap orang dan tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Kepala Bagian LLDIKTI Wilayah IV, Gina Indriani, mengatakan persoalan kekerasan di perguruan tinggi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menilai, edukasi mengenai PPKPT tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi semata. Perguruan tinggi perlu membangun pemahaman dan nilai karakter serta integritas yang ditanamkan kepada seluruh civitas akademika.
“PPKPT ini bukan tanggung jawab satu bagian saja. Perguruan tinggi seharusnya menjadi wilayah yang aman karena terdiri dari insan-insan yang akademis, berkarakter dan berintegritas,” ujar Gina.
Gina menyebut PPKPT juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI sekaligus menjadi perhatian kementerian. Karena itu, perguruan tinggi didorong tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan secara nyata.
Ia juga mendorong setiap perguruan tinggi memiliki Satgas PPKPT yang dapat menjalankan edukasi dan pencegahan di lingkungan kampus.
Menurut Gina, kekerasan dapat terjadi di berbagai lini. Tidak hanya antarmahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa dan dosen, dosen dan mahasiswa, bahkan dapat melibatkan pimpinan perguruan tinggi. Karena itu, edukasi harus diberikan kepada seluruh warga kampus, bukan hanya mahasiswa.
Selain itu, Gina menekankan pentingnya penanaman nilai karakter dan integritas. Edukasi tidak cukup hanya melalui pamflet atau kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan mata kuliah yang ada.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus kekerasan, terutama ketika membutuhkan pendampingan psikologis bagi korban, membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan.
“Kalau tidak mengentaskan, setidaknya kita bisa mencegah. Kalau menangani memang agak berat. Bagaimana kita bisa melakukan itu secara sistemik, ini memang harus menjadi concern kita bersama,” tukasnya. ***
