PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan refleksi aksi demonstrasi pada acara perayaan HUT Pandeglang di sekitaran Tugu Jam Alun-alun Pandeglang, Sabtu, (1/4/2023).
Entis Sumantri Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang mengatakan pada bulan suci Ramadhan bukan menjadi halangan bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.
Apa lagi saat ini Kabupaten Pandeglang sudah menginjak di usia 149 tahun, tepatnya pada 1 April 2023.
“Di usia yang bukan muda lagi suatu daerah tersebut, namun organisasi HMI Pandeglang mengapresiasi kinerja pemerintah daerah terhadap capaian dan kemajuan suatu daerah,” katanya
Advert
Lanjut Ketua HMI Cabang Pandeglang menyampaikan bahwa Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 Kecamatan, apa lagi untuk 5 Kecamatan akan didirikan pembangunan kawasan industri diantaranya Kecamatan Cikeusik, Cibitung, Sukaresmi, Pagelaran dan Bojong.
“Maka dari itu kita sebagai warga Pandeglang harus mendukung dengan dibangunnya kawasan-kawasan industri yang terletak dibeberapa wilayah kecamatan tersebut, sehingga akan terlihat terhadap kemajuan suatu daerah,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya mengungkapkan potensi- potensi yang ada seperti sumberdaya alam yang relatif banyak yang seharusnya dapat dikembangkan dengan baik untuk kemajuan masyarakat namun kurangnya pengoptimalan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang itu sendiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada acara momentum HUT Pandeglang HMI menggelar refleksi aksi tersebut, maka semua pihak mulai dari Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif, serta Forkopimda Pandeglang harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, sebagai organisasi HMI Cabang Pandeglang, dengan melalui gerakan parlemen jalanan ini sebagai Agent Social Control, Agent Of Change di daerah Pandeglang, namun di usia yang lebih dari satu abad, ternyata faktanya masih banyak Problematika yang begitu kompleks yang masih belum dapat terentaskan, yakni pembangunan infrastruktur tidak merata sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat, terjadi pencemaran lingkungan, kesenjangan sosial atau masih meningkatnya angka stanting, lemahnya penegakan supremasi hukum, komersialisasi pendidikan masih terjadi.
“Hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia umum, akan tetapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama, dan pemangku kebijakan juga harus memberikan arahan kepada bawahannya agar bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini khusus di Kabupaten Pandeglang,” tuturnya. (*/Riel/Gus)
