PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Fery Hasanudin berharap dengan adanya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 16 Tahun 2018 dapat mempermudah proses pelaksanaan barang dan jasa di Pandeglang, pasalnya dengan adanya aturan tersebut akan ada perubahan dan perbaikan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Pandeglang, Fery Hasanudin saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pepres dan upgrade Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, di aula Resort Tanjung Lesung, Kamis (22/11).
Menurut Fery, setiap pengadaan barang dan jasa harus bisa berjalan dan dilaksanakan dengan baik, apalagi dengan peraturan yang baru ini bisa lebih mudah, efektif dan efisien.
“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada kelompok kerja (Pokja) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” harap Fery.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) ULP Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, Perpres Nomor 16 tahun 2018 merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terkait mekanisme pengadaan barang jasa, dimana pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, dan perubahan pengaturan.
“Dalam Pepres itu strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Adapun perubahan beberapa istilah meliputi ULP menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan,” ungkapnya.
Lanjut dia, Pepres yang baru itu dinilai lebih simpel dan detail, adapun tujuan dari peraturan baru itu yakni, untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Aturan yang baru ini tidak berbelit-belit, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi,” pungkasnya.(*/Achuy)
