Polemik Ujung Kulon Masuk WUP, Geri Permana: Kekayaan Tambang Minim untuk Rakyat

PANDEGLANG – Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, dinilai belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat justru dinilai lebih banyak menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor tersebut.
Pandangan itu disampaikan Tim Hukum Lawyer Banten Raya, Geri Permana, dalam forum konsolidasi masyarakat dan lawyer Banten tolak tambang dan pemindahan badak Jawa, Sabtu (21/11/2026).
Geri menilai, selama ini masyarakat lokal belum menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Tidak ada masyarakat lokal yang kaya ketika sumber daya alamnya digerus atau dimanfaatkan. Yang kaya hanya segelintir orang,” kata Geri.

Ia bahkan menyinggung ketimpangan penguasaan ekonomi nasional yang menurut sejumlah kajian terkonsentrasi pada kelompok kecil orang terkaya.
Menurutnya, sebagian besar kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan sektor pertambangan.
Geri mengatakan, persoalan pertambangan tidak cukup dilihat dari sisi ekonomi dan investasi semata.

Aspek perlindungan lingkungan serta hak masyarakat atas sumber daya alam juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Untuk memperkuat pandangannya, ia mengaku telah melakukan kajian perbandingan terhadap kebijakan pertambangan di sejumlah negara, yakni Ekuador, Venezuela, dan India.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah konstitusi Ekuador yang secara khusus mengatur hak-hak alam.
Ketentuan tersebut memberikan pengakuan bahwa alam memiliki hak untuk dilindungi, sehingga pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Geri juga merujuk pemikiran akademisi hukum Christopher D. Stone melalui tulisannya pada 1972 yang membahas kemungkinan alam, seperti pohon, sungai, dan bebatuan, memiliki kedudukan hukum untuk memperjuangkan kepentingannya melalui proses peradilan.
Menurut Geri, pemikiran tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan konsep hak-hak alam di sejumlah negara.
Namun, ia menilai Indonesia belum memiliki pengaturan konstitusional yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam sebagaimana diterapkan di Ekuador.
“Undang-Undang Dasar kita sampai amandemen keempat pada 2002 itu tidak ada hak-hak alam,” ujarnya.
Selain persoalan perlindungan lingkungan, Geri turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.
Ia mengungkapkan, saat ini tengah menyusun buku berjudul Hukum Keterbukaan Informasi Publik yang membahas pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi semakin relevan ketika muncul perbedaan pernyataan antarpihak pemerintah mengenai arah kebijakan pertambangan di Banten.
Geri mencontohkan adanya pernyataan penolakan dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Pandeglang dan Gubernur Banten, sementara pernyataan perwakilan pemerintah pusat dalam forum internasional dinilai menunjukkan sikap berbeda.
Ia menegaskan, informasi mengenai penundaan kebijakan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai penghentian. Sebab, kebijakan yang ditunda masih berpotensi kembali dijalankan apabila tidak ada keputusan tegas yang membatalkannya.
“Penundaan kapan saja ketika isu itu bergulir bisa dieksekusi,” tegasnya.
Karena itu, Geri menilai pemerintah harus memastikan setiap kebijakan strategis yang menyangkut lingkungan dan kehidupan masyarakat disusun melalui proses transparan serta melibatkan masyarakat secara bermakna.
Ia mengingatkan, minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan berpotensi membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu, sementara masyarakat yang terdampak justru tidak memiliki ruang cukup untuk menyampaikan keberatan.
Terkait langkah hukum, Geri menyebut masyarakat memiliki peluang untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan warga yang memiliki kepentingan langsung terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, masyarakat di kawasan Ujung Kulon dapat membangun langkah hukum secara bersama-sama dengan menunjuk dua orang atau lebih sebagai perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan warga.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim advokat Lawyer Banten Raya telah menggelar pertemuan secara daring melalui Zoom untuk membahas sejumlah aspek hukum, termasuk materi gugatan yang akan menjadi fokus utama.
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam merespons kebijakan pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam kepentingan warga dan kelestarian lingkungan.(*/ARAS)


