Soal Zonasi Tambang dan Pemindahan Badak Jawa, ICT: Pemerintah Jangan Memaksakan Kebijakan

PANDEGLANG – Ketua Indonesia Contra Terrorism (ICT), Sapta, meminta pemerintah pusat tidak memaksakan kebijakan terkait rencana zonasi pertambangan di Banten dan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Hal tersebut disampaikan pada rapat konsolidasi bersama masyarakat dan lawyer Banten, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan tidak bisa diputuskan tanpa mempertimbangkan aspirasi warga.
Sapta menilai, rencana zonasi pertambangan dan translokasi badak Jawa telah memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat Pandeglang.
Penolakan warga terhadap rencana tersebut, kata dia, seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, bukan justru memaksakan perencanaan yang telah disusun.

Ia menilai, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut keberadaan badak Jawa maupun aktivitas pertambangan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk menyampaikan sikap dan menentukan masa depan wilayahnya.
“Ini bukan hanya permasalahan badak, bukan hanya permasalahan tambang, tetapi juga permasalahan harga diri warga masyarakat Pandeglang,” kata Sapta, Sabtu (21/11/2026).
Sapta mengaku melihat adanya indikasi pemerintah pusat tetap berupaya mendorong rencana tersebut agar terlaksana, meskipun penolakan masyarakat terus disuarakan.

Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu ketegangan apabila pemerintah tidak merespons aspirasi warga secara serius.
Ia mengingatkan, kebijakan yang dipaksakan dapat menimbulkan konflik sosial seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah.
Karena itu, pemerintah diminta mengedepankan dialog, mempertimbangkan suara masyarakat, serta menghindari langkah yang berpotensi memperuncing situasi.
“Jangan sampai keributan yang terjadi di Kalimantan, di Medan dan sebagainya akibat kebijakan yang dipaksakan terjadi di Pandeglang,” ujarnya.
Sapta mengatakan, ICT berharap pemerintah pusat dapat merespons persoalan tersebut secara bijaksana.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan jalur konstitusional menjadi penting agar persoalan zonasi tambang maupun pemindahan badak Jawa tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia juga menyinggung perjalanan organisasinya yang pernah mengambil jalan berbeda karena kekecewaan terhadap sistem pemerintahan.
Namun, setelah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihaknya berupaya membangun perubahan melalui jalur konstitusional dan kolaborasi dengan pemerintah.
Sapta menegaskan, perjuangan menyikapi kebijakan yang dinilai tidak adil saat ini harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.
Ia mengajak masyarakat Pandeglang untuk menyatukan sikap dan menyampaikan aspirasi secara terorganisasi.
“Kami seluruh masyarakat Pandeglang berharap kita bersatu dalam satu barisan tegak di dalam jihad konstitusi melawan ketidakadilan,” tandasnya.(*/ARAS)


