PANDEGLANG – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, boyong ratusan unit program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program diberikan untuk warga yang berpenghasilan rendah dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
“Walaupun saya ada di Komisi III DPR RI, tapi untuk kebutuhan masyarakat di Dapil saya terkait Program BSPS saya bisa membawa 131 program tersebut di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya saat melakukan kunjungan ke Pokja Wartawan Kabupaten Pandeglang, Kamis (22/12/2022).
Menurutnya, program BSPS tersebut ditujukan untuk warga masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan anggaran sebesar Rp21,5 juta rupiah untuk setiap rumahnya.
“Program ini, untuk rumah-rumah warga yang tidak layak huni dan layak mendapatkan bantuan dengan nominal bantuan sebesar 21,5 juta rupiah dengan tujuan merangsang masyarakat agar saling membantu sesama, dan anggaran tersebut dari Kementrian pusat,” katanya.
Adde Rosi yang akrab dipanggil Aci menyebut, ratusan RTLH yang menerima bantuan program BSPS tersebut tidak sebanding dengan kenyataan yang ia temukan di lapangan. Karena, kata dia, di setiap desa hampir mencapai ratusan unit rumah masyarakat yang tidak layak untuk huni yang diajukan.
“131 memang tidak banyak, karena nyatanya ketika saya keliling ke lapangan, rata-rata semua desa pengajuannya bisa mencapai 50 sampai 100 unit rumah. Mudah-mudahan hal kecil yang saya lakukan ini, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya bagi pemerintah tingkat I atau tingkat II, bisa terus menganggarkan program ini entah apapun itu namanya sandang, pangan, dan papan itu sangat penting terlebih lagi pasca pandemi kemarin perekonomian masyarakat sangat terganggu. Sehingga, bantuan BSPS ini sangat membantu sekali,” terangnya
Aci berharap, jika di Kabupaten Pandeglang tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak layak huni, serta tidak ada lagi rumah-rumah tidak sehat yang dimiliki masyarakat.
“Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar, bahkan setiap tahunnya terus bertambah. Karena data yang saya dapat, langsung dari Kepala Desa yang memang tidak terakomodir anggarannya dari Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi,” tuturnya.
“Saya berharap, data ini tidak tumpang tindih dengan program bantuan serupa dari Kabupaten Pandeglang maupun dari Provinsi Banten. Karena saya juga menginginkan, bahwa bantuan ini bisa menyebar untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (*/Gus)