Selain Bupati, Oknum DPRD dan Kepala OPD Disebut Jadi Penghambat Pembangunan di Pandeglang
PANDEGLANG – Ramainya kritikan mahasiswa dan netizen karena mandek dan amburadulnya pembangunan serta kebijakan di Kabupaten Pandeglang, bukan sepenuhnya kesalahan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya.
Karena sebenarnya ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Dinas yang secara langsung tidak tunduk pada kepala daerah dan aturan yang ada.
Demikian peryataan tersebut disampaikan oleh Aktivis Pemuda Muhamadiyah Kabupaten Pandeglang Ilma Fatwa kepada Fakta Banten.
“Bupati Irna tidak mutlak salah dengan kondisi Pandeglang seperti ini harus bertanggung jawab penuh terhadap mandeknya pembangunan dan buruknya infrastruktur di Pandeglang. Oleh karena itu oknum anggota DPRD dan Kepala Dinas juga terlibat dalam hal ini,” paparnya, Sabtu, (6/5/2023).
Dia menjelaskan ada beberapa faktor, kenapa pembangunan Pandeglang mandek, baik itu infrastruktur, kebijakan dan kegiatan lainya.
Salah satunya adanya isu setoran proyek sudah bukan rahasia umum lagi, namun terkesan diabaikan oleh para penegak hukum, begitu juga kebijakan banyak dibuat tidak pro untuk kepentingan warga.
“Ada kepala SKPD seperti ULP dan dinas teknisnya juga ini terkesan banyak keluar aturan dan tidak sesuai perintah Bupati malah lebih tunduk pada oknum DPRD. Banyak penyimpangan lelang kegiatan di ULP salah satu bukti, namun APH Pandeglang terkesan tutup mata padahal isu perbuatan melawan hukum ya banyak di Pandeglang,” paparnya.
Maka dari itu pihaknya sangat mendukung dengan langkah para mahasiswa yang melakukan gerakan protes pada Bupati dan wakil Bupatinya. (*/Gus)
