PANDEGLANG – Keberadaan Batching Plant Jayamik di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang dinyatakan tidak mengantongi izin oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pandeglang, soalnya selama ini pihak BLHD tidak pernah menerima laporan, maka aktivitas perusahaan yang memproduksi bahan bangunan beton itu harus ditutup.
“Selama ini kami tidak pernah menerima laporan adanya perusahaan Batching Plant Jayamik itu. Artinya perusahaan itu tidak memiliki izin, maka dari itu Satpol-PP harus menutup aktivitas batching plant itu,” ungkap Anwari Husnira, Kepala BLHD Pandeglang melalui sambungan telepon, Jumat (24/11/17)
Baca Juga : Satpol-PP Pandeglang Baru Sebatas Lakukan Teguran Batching Palnt Jayamik Panimbang
Kata Kadis, dari BLHD tidak pernah mengeluarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andalalin), sebab dari pihak perusahaan juga tidak pernah ada permohonan. Artinya izin perusahaan beton itu tidak ada, oleh sebab itu harus ditutup.
“Satpol-PP lah yang memiliki kewenangan untuk menyetop aktivitas perusahaan itu,” katanya.
Saat dipinta pendapatnya soal statment dari Kasatpol-PP Pandeglang (Dadan Saladin), yang menyatakan setelah selesai proyek pembangunan ruas jalan Panimbang-Tanjung Lesung, bahwa Batching Plant itu akan ditutup. Anwari mengaku, harusnya pihak Satpol-PP itu harus bertindak tegas dengan cara menyetop aktivitas perusahaan tersebut. Sebab sudah jelas, kalau perusahaan itu tidak mengantongi izin.
“Kalau tidak ada izinnya, tidak mesti nunggu pembangunan selesai. Karena perusahaan itu sudah melanggar aturan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, soal sikap Satpol-PP Pandeglang terhadap perusahaan Batching Plant tersebut bahwa, sejauh ini hanya baru sebatas melakukan teguran saja. Selain itu, teguran yang dilakukan baru satu kali, menurut Satpol-PP sesuai SOP teguran itu akan dilakukan sebanyak tidak kali. Jika teguran yang ketiga kalinya tidak ada tanggapan, maka akan melakukan penutupan secara paksa. (*/Achuy)
